Baca tanpa iklan
TRIBUNJAKARTA.COM - Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade mengaku bingung dengan usul pembubaran koalisi oleh Wasekjen Demokrat, Rachland Nashidik.
Sebelumnya Rachland Nashidik sempat mengusulkan pembubaran koalisi di laman Twitter resminya.
Adanya usulan pembubaran koalisi itu lantas mendapatkan tanggapan dari Andre Rosiade.
Melansir program acara Kompas Pagi di kanal YouTube Kompas Tv pada Selasa (11/6), Andre Rosiade menuturkan koalisi kubu Prabowo - Sandiaga Uno masih dibutuhkan.
Koalisi tersebut dibutuhkan karena pihak mereka tengah dalam proses gugatan hasil pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi.
Tak hanya itu, menurut Andre Rosiade, saat ini kondisi koalisi kubu Prabowo-Sandiaga Uno juga masih solid.
"Koalisi Indonesia Adil dan Makmur masih solid bersama-sama BPN untuk mempersiapkan materi gugatan dan lain-lain," jelas Andre Rosiade.
Dengan adanya koalisi yang masih dibutuhkan tersebut maka Andre Rosiade bingung dengan usul pembubaran koalisi oleh Wasekjen Demokrat.
• Soal Rekonsiliasi Jokowi & Prabowo, Salim Said: Semoga Allah Belum Bosan Menyelamatkan Indonesia
• TRIBUN WIKI 4 Tempat Makan Murah di Jalan Budi Kemuliaan Jakarta Pusat, Tertarik Mencoba?
• Menangi 5 Kali Pemilu Berturut-turut, Jokowi Bocorkan Rahasianya
"Saya juga bingung kenapa Rachland Nashidik mengeluarkan pernyataan itu," aku Andre Rosiade.
Andre Rosiade menilai, usulan pembubaran koalisi oleh Rachland Nashidik mungkin saja dilontarkan karena berharap mendapatkan kursi menteri di reshuffle kabinet Juni dan Juli 2019.
"Mungkin saja Bang Rachland Nashidik ingin sekali keluar dari koalisi dengan harapan mendapatkan kursi menteri di bulan Juni - Juli 2019 ini," tutur Andre Rosiade.
Kendati demikian, Andre Rosiade mempersilahkan wartawan untuk menanyakan langsung ke Rachland Nashidik.
"Silahkan tanyakan ke beliau. Yang jelas BPN Prabowo-Sandi dan partai koalisi yang lain masih merasakan koalisi ini dibutuhkan untuk mengawal proses gugatan di MK," jelas Andre Rosiade.
• Cek 13 Jurusan Kuliah Sepi Peminat Tapi Punya Prospek Kerja Tinggi, Jangan Sampai Salah Pilih!
• Pendaftaran SBMPTN 2019 Dibuka Gratis, Cek Daftar Perguruan Tinggi Negeri Paling Diminati di 2018
• Ungkap Minatnya Bersaing di Pilpres 2024, Puan Maharani Tuai Tepuk Tangan Penonton
Penjelasan Rachland Nashidik
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik, buka suara soal banyaknya keberatan atas usul yang ia keluarkan.
Usul tersebut soal pembubaran koalisi dalam Pilpres 2019, yang ditulis di akun Twitter miliknya.
Rachland Nashidik mengatakan, usul tersebut merupakan proposal politik yang tak didasari oleh motif politik.
"Sepenuhnya dituntun oleh keprihatinan terhadap akibat buruk dari Pilpres 2019," kata Rachland Nashidik, Senin (10/6/2019).
"Berupa polarisasi yang dalam dan tajam di akar rumput antara pendukung Pak Jokowi dan Pak Prabowo."
"Polarisasi ini sewaktu-waktu bisa meledak menjadi konflik sosial," sambung Rachland Nashidik.
Dirinya mafhum bahwa usul pembubaran koalisi itu bakal terdengar bising di telinga.
Bahkan, Rachland Nashidik tak mengapa jika usul tersebut diterima atau ditolak.
• Fakta-fakta Tawuran Antar Remaja Tangerang: Gadis 16 Tahun Jadi Dalang Hingga 1 Orang Tewas
• Luna Maya Berlibur Bersama Chryseis Tan Wanita Terkaya di Asia, Terungkap Begini Sosok Ayahnya
"Itu cara saya menggedor hati nurani para elite di dua koalisi. Sampai hari ini, mereka tak terdengar punya gagasan untuk mencegah benturan sosial yang saya cemaskan," tuturnya.
Para elite politik, katanya, seharusnya datang dengan gagasan yang lebih baik untuk mengembalikan situasi damai pasca-Pilpres 2019.
Terutama, menghilangkan polarisasi yang terjadi di ranah akar rumput.
"Mereka harus memikirikan keselamatan bangsa dari ancaman potensi konflik di antara sesama warga," ucapnya.
"Karena, mustahil mereka tidak tahu atau tidak merasa bahwa tak ada polarisasi yang runcing di akar rumput dan menyimpan potensi benturan," beber Rachland Nashidik
Sebelumnya, Rachland Nashidik meminta calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto, membubarkan koalisi partai politik pendukungnya masing-masing.
• Viral Rujak Cingur Seharga Rp 60 Ribu per Porsi, Warga Sekitar Beri Kesaksian Sebenarnya
• Raffi Ahmad Khawatir Nagita Slavina Nyupir Lamborghini, Rafathar: Gas Aja Ma!
Melalui akun Twitter pribadinya, Rachland Nashidik mengatakan perlu ada upaya menurunkan tensi politik di tengah masyarakat, pasca-Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.
"Sekali lagi, Pak @ jokowi dan Pak @ prabowo, bertindaklah benar. Dalam situasi ini, perhatian utama perlu diberikan pada upaya menurunkan tensi politik darah tinggi di akar rumput," tulisnya, kemarin.
Di sisi lain, meskipun BPN Prabowo-Sandi sedang mengajukan sengketa hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rachland Nashidik menilai proses tersebut tidak melibatkan peran partai.
"Membubarkan koalisi lebih cepat adalah resep yang patut dicoba. Gugatan di MK tak perlu peran partai," ucapnya.
Rachland Nashidik mengatakan, siapa pun presiden yang terpilih nantinya, dapat memilih sendiri calon menteri yang akan duduk di kabinet.
Pemilihan calon menteri, lanjut dia, tidak akan dipengaruhi dengan bubarnya koalisi parpol, karena Indonesia menganut sistem presidensial.
"Siapa pun nanti yang setelah sidang MK menjadi Presiden terpilih, dipersilakan memilih sendiri para pembantunya di kabinet," kata Rachland Nashidik.
"Kenangan partai mana yang setia dan berguna bagi direksi politik Presiden terpilih, tak akan pupus karena koalisi sudah bubar. Begitulah sistem Presidensial," paparnya.
Sebelumnya, Rachland Nashidik sudah mengusulkan Prabowo Subianto segera membubarkan koalisi partai politik pendukungnya.
• Persib B Merumput di Liga 2, 10 Pemain Tim Utama Diisukan Akan Temani Fabiano Beltrame
• Download Lagu Jikalau Kau Cinta - Judika Cocok Bagi Pasangan Kasmaran, Intip Caranya!
Ada pun parpol pendukung yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil dan Makmur adalah Partai Gerindra, PKS, PAN, Berkarya, dan Demokrat.
"Saya usul, Anda (Prabowo) segera bubarkan koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir," usul Rachland Nashidik di akun Twitter-nya, Minggu (9/6/2019).
Menurut Rachland Nashidik, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 telah selesai.
Kendati, Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo-Sandiaga mengajukan sengketa hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Rachland Nashidik menilai proses tersebut tidak melibatkan peran partai.
Oleh sebab itu, kata Rachland Nashidik, sebagai pemimpin koalisi, Prabowo Subianto sebaiknya menggelar pertemuan resmi terakhir untuk membubarkan koalisi.
"Pak @Prabowo, Pemilu sudah usai. Gugatan ke MK adalah gugatan pasangan Capres. Tak melibatkan peran Partai," kata Rachland Nashidik.
"Andalah pemimpin koalisi, yang mengajak bergabung. Datang tampak muka, pulang tampak punggung," tuturnya.
Sebelumnya, BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak hasil rekapitulasi nasional yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kalah suara dari pasangan calon presiden dan wakil presiden 01 Jokowi-Maruf Amin.
Selisih suara keduanya mencapai 16.594.335. Pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin menang di 21 provinsi.
Sedangkan paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menang di 13 provinsi.
Ada pun Jokowi-Maruf Amin unggul dengan 85.036.828 suara atau 55,41 persen.
Sedangkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapatkan 68.442.493 suara (44,59 persen).
Ini videonya:
(TribunJakarta/Tribunnews)