Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina
TRIBUNJAKARTA.COM, DUREN SAWIT - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap kriteria Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bisa dibuat lebih sederhana.
PAUD merupakan pembinaan yang ditujukan pada anak sejak usia dini hingga usia 6 tahun untuk pemberian rangsangan dan membantu pertumbuhan baik jasmani maupun rohani.
Meskipun tak ada kendala dalam pembangunan PAUD di wilayah Jakarta, Anies mengungkapkan hingga saat ini sejumlah PAUD tak bisa mendapatkan bantuan akibat masalah akses tempat.
Sebagai contoh, ia menyebutkan di Jakarta sejumlah PAUD didirikan di teras rumah akibat lokasi yang tidak memadai.
• Pemprov DKI Jakarta Cairkan Rp 22 Miliar, Guru PAUD dapat Rp 500 Ribu Perbulan
Hal itu rupanya yang membuat PAUD tersebut tidak masuk dalam kriteria dan akhirnya tidak bisa menerima bantuan.
"Karena memang diselenggarakan di teras rumah bukan di halaman khusus, akhirnya tidak masuk dalam katagori sebagai PAUD," jelasnya di persemian PAUD Setya Bakti, Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu (28/9/2019).
"Ini kenyataan di lapangannya begitu. Akhirnya enggak dapat bantuan. Jadi maksud saya kriteria begitu," sambungnya.
Mantan Mendikbud RI ini juga mengatakan tak ada tembok pembatas antar PAUD Negeri dan Swasta.
Semua yang menyelenggarakan pendidikan, dijelaskannya mendapatkan perlakuan yang sama dan saat ini sedang diterapkan di Jakarta.
"Justru kita ingin mendukung yang tetap berjalan sebagaimana mestinya dan tidak usah dirubah," jelasnya.
"Jadi baik PAUD Negeri maupun swadaya masyarakat juga dapat menerima bantuan," sambungnya.
• Akhir Pekan Berencana Liburan ke Singapura? Simak 10 Deretan Spot Foto Instagramable & Kece
Untuk langkah ke depannya Anies berencana menambah PAUD dalam jumlah besar.
Tentunya langkah ini jauh lebih cepat dari komitmen Indonesia untuk memastikan tiap anak mengenyam PAUD pada tahun 2030 mendatang.
"Itu komitmen, nah DKI Jakarta harus lebih cepat. Oleh karena itu, mulai tahun depan akan ada pembangunan PAUD lebih masif dan tidak harus jadi milik pemerintah," tandasnya.