Baca tanpa iklan
Ini terbukti dengan penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Artinya uang rakyat yang digunakan pemerintah selama ini bisa dikatakan adalah baik dan benar sesuai dengan rencana dan bisa dipertanggungjawabkan di hadapan auditor BPK," kata Syarif.
Meski dikatakan telah berjalan sesuai rencana, bukan berarti seluruh program yang dicanangkan oleh Pemprov DKI Jakarta berjalan mulus tanpa hambatan.
Syarif mengungkapkan, program rumah DP nol rupiah sempat mendapat batu sandungan sehingga target 2.000 unit hunian tidak tercapai.
"Janjivkerja pak Anies dan Sandi itu kan program DP nol rupiah bisa dilaksanakan tahun 2018, tapi ternyata baru terealisasikan tahun ini," tuturnya.
"Kita berharap akhir tahun 2019 kita sudah dapat 2.000 unit ternyata juga tidak tercapai," tambahnya menjelaskan.
Selain itu, program OK OCE yang akhirnya berganti nama menjadi Pengembangan Kelompok Wiraswasta Terpadu (PKWT) juga disebut Syarif tidak berjalan dengan mulus.
Dimana pada masa kepemimpinannya, mantan Rektor Univeristas Paramadina ini menargetkan 200 ribu lapangan pekerjaan baru selama lima tahun kepemimpinan Anies.
"Targetnya lima tahun ada 200 ribu lapangan kerja baru, tapi tahun kedua ini saya mencatat tidak lebih dari 20 ribu," ucapnya.
"Sisa tiga tahun ini mudah-mudahan bisa tercapai 200 ribu," harapnya.
2 Tahun Kinerja Anies Baswedan di Jakarta, PSI Sebut Gubernur Rasa Wali Kota
Dua tahun sudah, Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta setelah dilantik pada 2017 lalu.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pun memberikan sejumlah catatan terkait implementasi janji Anies semasa kampanye dulu.
Pertama, soal janji rumah DP nol rupiah yang menjadi program unggulan pasangan Anies-Sandi kala itu.
Juru Bicara Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta Rian Ernest mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2017 lalu, menyebutkan bahwa sekira lima juta warga DKI tidak memiliki rumah.