Baca tanpa iklan
TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai sistem e-budgeting atau penggaran elektronik justru menjaga transparansi anggaran.
Bahkan masyarakat bisa tahu, Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin Anies Baswedan bisa mengusulkan pembelian lem aibon Rp 82,8 miliar dan dan pulpen Rp 123 miliar.
“Yang pasti karena e-Budgeting, semua orang mau tahu pengeluaran uang APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) DKI (untuk apa saja). Bahkan bisa dapatkan data dari pembelian pulpen, lem aibon, sampai UPS (uninterruptible power supply),” ujar Ahok kepada wartawan pada Kamis (31/10/2019).
Menurut dia, saat sistem itu berjalan di kepemimpinan, e-budgeting beroperasi dengan baik, apalagi pihak yang menginput data itu tidak memiliki niat untuk mark up atau meningkat pagu anggaran.
“Apalagi maling, jadi untuk mencegah korupsi hanya ada satu kata yaitu transparansi dengan sistem yang ada,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Ahok enggan menanggapi pertanyaan Anies yang menilai sistem e-Budgeting warisannya tidak smart atau pintar.
Dia berdalih, karena sudah terlalu lama mendekam di Mako Brimob Polda Metro Jaya sehingga dia tidak begitu pintar untuk memahami sistem e-Budgeting.
“Kalau aku sudah lupa, mungkin kelamaan belajar ilmu lain di Mako Brimob. Aku sudah nggak mau komentar,” ungkapnya.
• Besok, Stasiun Bekasi Resmi Layani Tiga Pemberangkatan KA Jarak Jauh
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyalahkan sistem e-budgeting atau penganggaran elektronik warisan dari gubernur sebelumnya.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI ini menyebut sistem digital tersebut tidak pintar atau smart.
“Kalau smart system dia bisa melakukan pengecekan, verifikasi. Dia juga bisa menguji, ini sistem digital tetapi masih mengandalkan manual sehingga kalau ada kegiatan-kegiatan, jadi gini (ditemukan masalah) ketika menyusun RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah),” kata Anies di Balai Kota DKI pada Rabu (30/10/2019).
Anies salahkan e-Budgeting
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membantah pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyebut sistem e-Budgeting bermasalah.
Ahok menerangkan, sistem e-Budgeting justru diperlukan agar penggunaan anggaran di DKI Jakarta diketahui publik.
Sistem itu, katanya, sebagai salah satu contoh keterbukaan informasi publik.