Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Kurang dari 24 jam, dua orang kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengundurkan diri.
Keduanya ialah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Sri Mahendra Satria Wirawan dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudaya (Disparbud) Edy Junaidi.
Kuat dugaan pengunduran diri keduanya merupakan buntut dari kisruh anggaran DKI Jakarta tahun 2020.
Pasalnya, sejumlah usulan anggaran yang dinilai janggal menjadi sorotan publik, seperti anggaran influenser senilai Rp 5 miliar, anggaran lem aibon sebesar Rp 83,8 miliar, pengadaan bolpoin senilai Ro 123,8 miliar hingga anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang awalnya dianggarkan sekira Rp 26 miliar.
Buntut dari terkuaknya sejumlah anggaran janggal ini pun kedua orang pejabat Pemprov DKI Jakarta itu langsung melayangkan surat pengunduran diri secara mendadak.
• Siapakah Ade Armando yang Unggah Foto Anies Baswedan Menyerupai Joker? Bolak-balik Dipanggil Polisi
Pertama ialah Edy Junaidi, Kepala Disparbud yang sempat menjadi sorotan publik akibat anggaran dana Rp 5 miliar bagi influenser.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Chaidir menyebut, Edy mengundurkan diri pada Kamis (31/10/2019) malam.
"Per-tanggal 31 (September), semalam dia mengundurkan diri atas permintaan sendiri," ucapnya, Jumat (1/11/2019).
Meski demikian, ia menyebut, pengunduran diri Edy tidak ada kaitannya dengan anggaran influenser senilai Rp 5 miliar yang sempat menjadi sorotan.
"Tidak ada kaitannya ke situ. Dia mau mengundurkan diri saja," ujarnya saat dikonfirmasi.
• Dua Pejabat Pemprov DKI Jakarta Mengundurkan Diri, PSI Sarankan Anies Ubah Gaya Kepemimpinan
Ia pun menyebut, alasan Edy mengundurkan diri lantaran ingin menjadi staf di Anjungan DKI di Taman Mini Indonesia Indah (TMII).
"Dia ingin jadi staf Anjungan DKI di TMII, dia ke sana minatnya," kata Chaidir.
Belum genap 24 jam, keesokan harinya, Kepala Bappeda Sri Mahendra mengikuti langkah Edy Junaidi mengundurkan diri.
Ia menyebut, keputusannya ini lantaran tidak puas dengan kinerjanya menyusun anggaran DKI Jakarta untuk tahun 2020.