Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - DPRD DKI Jakarta memangkas anggaran pemberian pinjaman daerah atau subsidi untuk Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR) menjadi Rp 500 miliar.
Padahal, Pemprov DKI awalnya mengusulkan mata anggaran sebesar Rp 2 triliun dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Sementara (KUA-PPAS) 2020.
Angka ini kemudian kembali turun menjadi Rp 1 triliun saat pembahasan KUA-PPAS 2020 di masing-masing komisi DPRD DKI Jakarta.
"Pinjaman daerah (untuk FPPR) tadinya Rp 2 triliun, kemudian turun menjadi Rp 1 triliun dan akhirnya disepakati Rp 500 miliar," ucap Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono, Kamis (28/11/2019).
Anggaran ini digunakan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk menjalankan program hunian DP nol rupiah.
Hunian DP nol rupiah sendiri merupakan program unggulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan semasa kampanye dulu.
• Polda Banten Belum Memastikan Isi Benda yang Menyerupai Bom di Tangerang
• Cerita Penemu Bayi dalam Kardus di Rawalumbu Bekasi, Sempat Pergoki Pelaku Saat Membuang Anaknya
Gubernur Anies Baswedan sendiri menargetkan membangunan hunian DP nol rupiah sebanyak 218.214 unit selama lima tahun menjabat sebagai orang nomor satu di DKI.
Namun, sampai saat ini Pemprov DKI Jakarta baru berhasil membangun 780 unit hunian DP nol rupiah.
Pengerjaan hunian DP nol rupiah sendiri diserahkan Pemprov DKI kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Pembangunan Sarana Jaya.
Harga hunian yang ditawarkan pun beragam, mulai dari Rp 180 juta hingga Rp 310 juta.
Masyarakat pun diberi kemudahan untuk mencicil dengan dana talangan dari Pemprov DKI melalui Bank DKI dengan tenor maksimal 20 tahun.