Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar
TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Wacana pengalihan fungsi trotoar hingga penerapan ganjil-genap (Gage) di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, menuai sorotan dari kalangan legislatif.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bun Joi Phiau, meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tak terburu-buru mengambil keputusan terkait kemacetan parah yang terjadi di ruas jalan tersebut.
“Kemacetan yang terjadi di sepanjang ruas Jalan TB Simatupang memang sudah parah. Tapi Pemprov DKI jangan sampai tergesa-gesa dalam mengambil kebijakan untuk mengatasinya,” kata Bun, Selasa (26/8/2025).
Menurutnya, sebelum memutuskan kebijakan, Pemprov perlu lebih dulu mengkaji akar persoalan kemacetan.
Bun mempertanyakan rencana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang sempat menggulirkan wacana alih fungsi trotoar menjadi jalur kendaraan.
Ia menilai, solusi tersebut justru bisa merugikan pejalan kaki dan tidak menyelesaikan masalah utama.
“Kalau benar kemacetan dipicu galian proyek, maka solusinya bukan dengan mengalihfungsikan trotoar. Justru kontraktor harus memperbaiki manajemen proyek, misalnya mengerjakan galian di jam sepi dan memastikan pengerjaannya cepat,” ujarnya.
Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus menilai, rencana ini sebagai kemunduran terhadap rencana strategis untuk transportasi perkotaan yang sudah dirintis pendahulu Pramono.
“Alih-alih meningkatkan fasilitas pejalan kaki dan lajur sepeda serta angkutan massal, justru Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengambil langkah anarkis dan set back terhadap pembangunan urban sustainable mobility strategy yang sudah dibangun susah payah dan dengan biaya mahal dari pajak masyarakat selama ini,” ucapnya, Minggu (24/8/2025).
Alih-alih untuk mengatasi kemacetan imbas penyempitan jalan proyek galian, Alfred menyebut, Pramono seharusnya membiarkan hal itu terjadi.
Menurutnya, ini bisa dijalankan sebagai hukuman atas pilihan mereka yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi ketimbang transportasi umum.
“Jadi biarkan saja sebagai push and pull policy sehingga masyarakat terdorong berpartisipasi mengurangi kemacetan lalu lintas dengan memanfaatkan angkutan umum massal, seperti sepeda atau jalan kaki,” ujarnya.
Alfred juga turut mendorong Pemprov DKI Jakarta menerapkan disinsentif bagi pengguna kendaraan pribadi.
Seperti penerapan sistem jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) dan pengenaan tarif parkir mahal di sepanjang Jalan TB Simatupang untuk mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum.