Polemik Revitalisasi Monas

PSI Soal Nasib Pohon Mahoni di Monas yang Ditebang: Jika Dijual, Apakah Uang Masuk Kas Negara?

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Kondisi terkini di lokasi proyek revitalisasi Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (29/1/2020).

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mempertanyakan nasib ratusan pohon yang ditebang dan dipindahkan demi memuluskan proyek revitalisasi kawasan Monas.

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Idris Ahmad mengatakan, ada beberapa jenis pohon yang tumbuh di Monas, salah satunya ialah jenis mahoni.

Harga kayu jenis mahoni sendiri cukup mahal, berkisar antara Rp 3 juta hingga Rp 5 juta per meter kubiknya.

"Jadi, seandainya kayu-kayu tersebut dijual, apakah uangnya masuk ke kas negara? Ada banyak hal yang masih gelap," ucapnya, Rabu (29/1/2020).

Politisi muda ini pun menyebut, sampai saat ini Dinas Kehutanan sebagai pihak yang paling bertanggungjawab soal pengelolaan kayu hasil penebangan pohon belum memberikan klarifikasinya.

"Jadi Dinas Kehutanan yang melakukan penebangan pohon, maka biasanya kayu dibawa ke gudang," ujarnya.

"Bepara meter kubik kayu yang dibawa ke gudang? Apakah kayu tersebut disimpan saja atau malah dijual?" kata Idris bertanya-tanya.

Untuk itu, ia mengaku, pihaknya akan mendorong Inspektorat untuk melakukan audit soal penebangan dan pemindahan pohon ini.

"PSI mendesak agar Inspektorat segera melakukan audit tentang pemindahan dan penebangan pohon di Monas," tuturnya.

Dinas Kehutanan sendiri sebenarnya diundang oleh pimpinan DPRD DKI dalam rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) yang digelar di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Selasa (28/1/2020) lalu.

Namun, Kepala Dinas Kehutanan Suzi Marsitawati tidak hadir dalam rapat tersebut.

Padahal, para pimpinan dewan Kebon Sirih ingin meminta klarifikasi dari Dinas Kehutanan soal penebangan pohon di kawasan Monas.

Hal ini pun sempat dikeluhkan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi saat melakukan sidak di kawasan Monas.

"Itu Kadis Kehutanan juga enggak datang (Rapimgab), dia enggak menghargai legislatif," ucap Prasetyo, Selasa (28/1/2020).

TribunJakarta.com pun sempat mencoba menghubungi Kepala Dinas Kehutanan Suzi Marsitawati, namun dirinya memilih bungkam.

Beberapa kali dihubungi via sambungan telepon, Suzi yang menjawabnya.

Pesan singkat lewat aplikasi whatsapp yang dikirimkan kepadanya pun tak digubrisnya.

Anies Soal Polemik Penebangan Ratusan Pohon di Monas: Ramai di Twitter Saja

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan berkomentar soal polemik penebangan ratusan pohon untuk proyek revitalisasi kawasan Monumen Nasional (Monas).

Dengan santai, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu pun menyebut, penggundulan kawasan cagar budaya itu hanya ramai di media sosial twitter.

"Itu kan ramai di twitter saja," ucapnya, Rabu (22/1/2020).

Orang nomer satu di DKI Jakarta ini pun enggan menjelaskan lebih detail soal rencana revitalisasi Monas yang mengorbankan 190 pohon di sisi selatan Monas.

"Nanti Kepala Dinas Citata saja yang menjelaskan," ujarnya di Stasiun MRT Asean, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Jelang Sidang Pembacaan Tuntutan, Terdakwa Pembawa Bendera Genggam Tasbih & Tak Berhenti Berdoa

Detik-detik Evakuasi Jasad Siswi SMP di Gorong-gorong Tasik, Tangis Ibunda Pecah Lihat 2 Benda Ini

Seperti diketahui, penebangan ratusan pohon untuk revitalisasi Monas menuai polemik.

Banyak kalangan, baik itu masyarakat maupun anggota dewan yang mempermasalahkan hal tersebut.

Bahkan, kini terungkap fakta bahwa PT Bahana Prima Nusantara selaku kontraktor revitalisasi Monas ternyata menggunakan virtual office atau jasa penyewaan alamat kantor untuk memuluskan langkahnya memenangi tender.

Berita Terkini