Baca tanpa iklan
"Tapi beliau masuk Kemenkopolhukam," papar Fadjroel Rachman.
"Ya tetapi anggarannya bukan di Kemenhan. Kalau bela negara bisa dimasukkan ke sana (red: Kemenhan)," beber Fadli Zon.
Sontak reaksi Fadli Zon itu menuai heboh dan tawa penonton di studio Mata Najwa.
• Daftar Lagu Indonesia Ini Cocok Kamu Jadikan Playlist di Hari Valentine 14 Februari 2020
Menanggapi hal tersebut, Fadjroel Rachman menuturkan maksud dari pernyataannya.
"Betul tetapi di dalam Kemenkopolhukam, beliau ada didalam sana," jelas Fadjroel Rachman.
"Jangan sampai kita melihat dari kasus per kasus, tetapi tak menyelesaikan masalah," tegas Fadli Zon.
• Lucinta Luna Terjerat Narkoba, Komentar Astrid Tiar Buat Gisella Anastasia Kaget: Emang Iya?
Jokowi sebut 689 Teroris Lintas Batas Sebagai ISIS Eks WNI
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut 689 orang yang tergolong dalam Foreign Terorist Fighter (FTF) atau teroris lintas batas sebagai anggota ISIS mantan Warga Negara Indonesia (WNI), bukan WNI Eks ISIS.
Hal itu dikatakan Jokowi saat memaparkan alasan pemerintah tidak memulangkan seluruh FTF itu ke Indonesia.
"Saya kira kemarin sudah disampaikan bahwa pemerintah punya tanggungjawab keamanan terhadap 260 juta penduduk Indonesia, itu yang kita utamakan. Oleh sebab itu pemerintah tidak memiliki rencana untuk memulangkan orang-orang yang ada di sana, ISIS eks WNI," kata Presiden di Istana Negara, Rabu, (12/2/2020).
Terkait nasib kewarganegaraan 689 orang itu apabila tidak dipulangkan ke Indonesia, menurut Presiden merupakan konsekuensi mereka.
"Karena sudah menjadi keputusan mereka, tentu saja segala sesuatu mestinya sudah dihitung dan dikalkulasi oleh yang bersangkutan," katanya.
Presiden meminta kementerian atau lembaga terkait melakukan identifikasi dan verifikasi kepada 689 orang yang sebagian besar berada di Suriah tersebut.
Proses identifikasi diperlukan agar mereka bisa dicegah dan tangkal masuk ke Indonesia.
"Saya perintahkan agar itu diidentifikasi satu per satu 689 orang yang ada di sana. Nama dan siapa berasal darimana sehingga data itu komplit. Sehingga cegah dan tangkal bisa dilakukan di sini kalau data itu dimasukkan ke imigrasi. Tegas ini saya sampaikan," katanya.