Baca tanpa iklan
Yayat mengatakan sejumlah syarat perlu disiapkan pemda jika tetap ingin menghentikan KRL.
Pertama, Ia mempertanyakan sejauh mana pemerintah provinsi DKI Jakarta telah memiliki data para pekerja dari 8 sektor yang masih dibolehkan untuk bekerja selama kebijakan PSBB berlangsung.
Data tersebut nantinya untuk memetakan stasiun mana yang paling banyak dituju oleh para pekerja. Kemudian Pemda bisa berkoordinasi dengan para pengusaha untuk mencari alternatif akomodasi bagi para pekerja tersebut.
"Misalnya akomodasi diganti tapi oleh perusahaan atau pemda, kalau dibebankan ke karyawan, ya susah mereka. Atau bisa wisma-wisma milik pemerintah yang di Jakarta dikerjasamakan untuk jadi tempat tinggal karyawan sementara, jadi mereka tidak pulang," ujarnya.
Selain 8 sektor tersebut, pemerintah termasuk Pemda DKI Juga harus menyiapkan paket bantuan untuk perusahan-perusahaan yang dipaksa karyawannya untuk tidak bekerja.
Tak cuma itu, Yayat mengatakan kebijakan penggantian bagi para pekerja harian berupa kebutuhan dasar juga harus terpenuhi terlebih dahulu.
Pemprov DKI dan Pemda juga harus memperhatikan nasib KRL terkait kerugian mereka.
Yayat menambahkan persoalan penghentian operasional KRL juga akan menemui banyak kendala lainnya.
Pasalnya Jakarta merupakan jantung pusat jasa keuangan nasional.
Hampir semua kantor- kantor pusat itu ada di Jakarta dimana karyawannya bisa dipastikan ada yang tinggal di luar Jakarta.
Banyak daerah di Indonesia masih melakukan aktivitas dan membutuhkan koordinasi dengan kantor pusat mereka di Jakarta.
"Ada yang ngga bisa dikerjakan dari rumah dan butuh keberadaan fisik di kantor," ujarnya.
Banyaknya persoalan dan persiapan yang dibutuhkan diatas, Yayat menyarankan wacana penghentian operasional KRL tidak dilanjutkan.
Ia menyarankan Pemda dan KRL fokus mengurai dan membatasi penumpukan penumpang pada jam sibuk (pick hour).
Usulan Gubernur Anies diihadapan Satgas DPR Covid-19