Dua Persoalan yang Jadi Latarbelakang Penolakan Pelibatan TNI dalam Pemberantasan Teroris

Ia menekankan, penolakan yang dilakukan sejumlah aktivis berada pada konteks pengaturan pelibatan TNI dalam RPerpres.

Sementara pihak lain yang setuju atas Rprerpres tersebut menggambarkan konteks pelibatan TNI.

Aspek pengaturan tersebut memberikan perbedaan yang mendasar dalam perspektif pro-kontra diskursus ini.

"Jika berada dalam konteks yang sama, yakni pengaturan pelibatan TNI dalam Perpres tersebut, tentu yang menjadi pertanyaan, apakah pengamat tersebut sepakat jika pelibatan TNI dalam penanganan terorisme tidak perlu berdasar keputusan dan kebijakan politik negara, seperti yang diatur UU TNI? serta tidak perlu dalam kerangka criminal justice system?" katanya.