Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Untuk menjawab tekanan ekonomi akibat pandemi virus corona baru (Covid-19), Pemerintahan Presiden Joko Widodo diminta memberi perhatian khusus pada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Salah satu langkah penting yang bisa diambil oleh pemerintah adalah memberikan ruang koperasi dan desa sebagai sasaran redistribusi aset di sektor agro, maritim, perkebunan, kehutanan dan tambang.
Demikian disampaikan Presiden Simac, Nur Rohman saat menjadi narasumber diskusi online dengan para Diaspora yang tersebar di 5 benua.
Dalam diskusi dengan tema "Seberapa dibutuhkan peran UMKM dalam pemulihan Ekonomi Nasional" itu, Rohman mengusulkan proporsi peruntukan keoemilikan aset negara, yakni 30 persen dikelola pemerintah dan BUMN, sektor swasta mengelola 30 perse dan koperasi atau desa diberikan ruang sebesar 40 persen.
"Ekonomi berkeadilan berlandaskan Pancasila dan Pasal 33 UUD 45 memberikan ruang bagi rakyat untuk mendapatkan hak untuk memanfaatkan SDA yang dimiliki negara, sehingga pertumbuhan ekonomi nasionalnya berkualitas. Santri misalnya bisa dijadikan subyek pembangunan," kata kata Nur Rohman, Jumat (5/6/2020).
Rohman mengatakan, Simac sebagai wadah para santripreneur berkomitmen melahirkan 1 juta santripreneur baru.
Meski akibat wabah Covid-19 target akan susah direalisasikan dalam waktu dekat, Rohman optimis bisa mencapai target apabila dapat berkolaborasi dengan pemerintah.
Simac telah memiliki platform Gus Iwan (Gerakan Santri Usahawan). Platform gerakan itu fokus pada upaya pendampingan, beberapa format pendampingannya yakni, memberi pelatihan kewirausahaan, memfasilitasi permodalan dengan lembaga keuangan, penguatan sistem informasi dan juga peningkatan mutu produksi.
"Gus Iwan sebagai platform gerakan santripreneur mempunyai target mencetak santri yang keren. Santri dengan pemahaman agama kuat tetapi juga memiliki kapital modal yang besar. Gagasan besar Simac adalah menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi negara," kata Rohman.
Sementara itu, Dewan Pembina Santri Milenial Centre (Simac), Syauqi Ma'ruf Amin menjelaskan bahwa semua pelaku usaha harus mengamalkan spirit gotong royong yang terkandung dalam Pancasila.
Terkait dengan masalah UMKM, Gus Oqi - sapaan akrabnya- menyoroti tiga komponen penting dalam membangun UMKM, diantaranya, pemerintah, pelaku UMKM di sektor hilir dan kelompok ekonomi besar. Kecenderungan berjalan sendiri-sendiri dan adanya saling curiga mengakibatkan pengembangan UMKM di Indonesia mengalami kendala apalagi saat pandemik Covid-19 seperti saat ini.
"Harus ada sinergi antar UMKM, pemerintah dan kelompok ekonomi makro. Nilai Pancasila bisa jadi spirit gotong royong dalam membangun ekosistem arus ekonomi ekonomi baru yang lebih komprehensif, menguatkan yang lemah, tanpa melemahkan yang kuat," kata Syauqi Ma'ruf Amin.
Gus Oqi menyontohkan, bagaimana pelaku UMKM di akar rumput masih sering berjalan sendiri. Bahkan tak jarang sebagai usaha mikro yang memiliki brand dalam skala kecil justru terjadi saling sentimen.
"Tak jarang ada sentimen antara pelaku UMKM, seharusnya brand-brand lokal itu bersatu menjadi kekuatan produk UMKM yang bisa bersaing dengan brand besar sehingga menggerakkan roda ekonomi. Pembangunan UMKM harus terintegrasi mulai dari hulu ke hili," kata Syauqi.
Sementara itu, Ricky Suhendar dari KJRI Hongkong menyebutkan bahwa pihaknya fokus pada pembinaan 180 ribua pekerja migran Indonesia (PMI) di Hongkong.
Tak hanya itu 5 ribu PMI di macau juga menjadi salah satu sasaran kelompok yang didampingi.
KJRI Hongkong kata Ricky, selama beberapa tahun terakhir melakukan upaya pemberdayaan dengan memberi pelatihan enterpreneur.
Targetnya usai PMI purna kontrak dapat kembali ke tanah air dan menciptakan sektor usaha baru.
"UMKM harus diberi perhatian utama. Mengapa? Karena saat krisis UMKM adalah alat topang utama dalam pemulihan ekonomi. PDB Indonesia 60 persen ditopang oleh UMKM. KJRI melakukan pemberdayaan para PMI dengan melakukan pembinaan, setelah purna jadi PMI di Hongkong mereka pulang dengan menjadi wirausahawan baru di tanah air. KJRI juga sinergi dengan Bank BUMN dan stakeholder lainnya," kata Ricky.
Cerita menarik tentang vitalnya peran UMKM diulas oleh diaspora Indonesia di New York, Amerika Serikat, Lia Sundah Suntoso. Ia mengaku selama krisis sangat terbantu dengan para pelaku UMKM di sana.
"Dengan kondisi seperti ini yang bisa membantu kami di Amerika ya UMKM, karena supermarket-supermarket besar sudah tutup," kata Lia.
Narasumber lain, Koordinator Fungsi Ekonomi KBRI Kuala Lumpur, Harry Rusmana Irawan mengatakan sektor UMKM menjadi prioritas dalam kebijakan ekonomi Malaysia. Harry menyebutkan bahwa saat muncul pandemik Covid-19, perdana menteri langsung membentuk dewan khusus untuk mengurusi para pelaku UMKM di Malaysia.
"Malaysia sudah menyusun policy 2020 untuk UMKM yang berisi tentang target naiknya GDP (produk domestik bruto) dan lapangan kerja dari sektor UMKM. SMI corporation adalah badan usaha yang dipimpin CEO untuk mengurusi UMKM, SMI bukan lembaga pemerintah dan bertugas mendata UMKM di Malaysia," kata Harry.
Sementara itu, Pimpinan Divisi Usaha Kecil PT BNI menjelaskan, sesuai arahan Presiden Jokowi dan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan, pihaknya melakukan pendampingan pada UMKM dengan memberikan beberapa program relaksasi pembiayaan.
"BNI mendampingi UMKM melewati masa pandemik Corona dengan memberi keringanan bunga Kredit usaha Rakyat (KUR), perpanjangan jangka waktu kredit, penundaan angsuran dan relaksasi administrasi," kata Bambang.