TRIBUNJAKARTA.COM - Senator DPD RI Bali periode 2024 - 2029, Ni Luh Djelantik ikut menyoroti penetapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Immanuel Ebenezer alias Noel sebagai tersangka KPK setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT). 

Ni Luh mengaku prihatin sekaligus melontarkan sindiran kepada Noel yang baru saja diumumkan menjadi tersangka dan mengenakan rompi oranye KPK.

“Semoga belajar dari semua kesalahan ya Noel. Sekolah kehidupan sebenarnya kini ada di depan matamu. Hadapi dengan kuat dan penuh semangat,” tulis Ni Luh di unggahan Instagramnya pada Jumat (22/8/2025).

Ni Luh mengenang bahwa Noel pernah mengejek anak-anak bangsa yang memilih berjuang di luar neger lantaran telah merasa muak dengan pemerintah di negeri ini. 

Para pejabatnya pun dinilai Ni Luh belum memahami arti sila kelima Pancasila. 

“Seperti saat kamu mengejek anak-anak bangsa yang memutuskan berjuang di luar negeri, karena bagi mereka negeri ini dan oknum pejabatnya belum paham arti sila ke-5 Pancasila,” sindir Niluh.

Sebelumnya, Ni Luh juga pernah menegur keras Noel yang sempat menganggap sepele tagar #kaburajadulu di media sosial beberapa bulan silam. 

Pada Februari 2025 silam, Noel menanggapi tren tagar yang mendorong banyak warga negara Indonesia (WNI) untuk bekerja di luar negeri. 

Namun, tanggapannya dianggap kontroversial. 

"Mau kabur, kabur saja lah. Kalau perlu jangan balik lagi, hi-hi-hi," ujarnya di Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Jakarta. 

Sontak, pernyataan Noel memantik amarah dari berbagai pihak, termasuk Senator DPD RI Bali periode 2024 - 2029, Ni Luh Djelantik. 

Ia mempertanyakan kapasitas dan integritas Noel sebagai pejabat tinggi. 

"Siapa sih orang ini? Apa kapasitasnya sebagai wamen? Apa prestasinya hingga diangkat jadi wamen? Serius nanya," tulis Ni Luh di akun Instagramnya. 

Ni Luh melanjutkan pejabat negara harus menghormati rakyat yang menggaji mereka. 

Tagar #kaburajadulu, kata Ni Luh, semestinya menjadi momentum instropeksi pemerintah bukan dijadikan bahan lelucon pejabat tinggi.