Baca tanpa iklan
"Ada 45 unit kontrakan selama tiga bulan, tapi warga mengaku kondisinya tidak layak," sambung Arief.
Ia mengharapkan Kementerian PUPR dapat membantu dalam menyelesaikan persoalan yang kini dihadapi oleh masyarakat yang tempat tinggalnya terdampak pembangunan proyek nasional.
"Supaya masalahnya tidak semakin berlarut dan pembangunan bisa segera berproses dan warga bisa dapat ganti sesuai haknya," tukas Arief.