TRIBUNJAKARTA.COM - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menanggapi berbagai kritikan tajam karena ditunjuk Presiden Jokowi untuk menekan kasus Corona di sembilan provinsi.
Adapun sembilan provinsi prioritas yang dimaksud yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, dan Bali.
Kesembilan daerah tersebut menjadi sorotan Presiden Jokowi karena menyumbang 75 persen dari kasus Covid-19 di tanah air.
Mendapatkan tugas khusus tersebut rupanya tak lepas dari pro kontra.
TONTON JUGA:
Dilansir TribunJakarta dari program acara Mata Najwa pada Kamis (24/9), Menko Luhut menanggapi kritikan tajam terkait penugasan tersebut.
Hal itu berawal ketika Najwa Shihab mempertanyakan latar belakangnya atas penunjukkan tugas penanganan Covid-19.
• Disentil soal Menteri Segala Urusan, Menko Luhut: Yang Penting Tugas Bisa Diselesaikan atau Tidak
"Apa latar belakang anda sehingga mendapatkan tugas tersebut?" tanya Najwa Shihab.
"Presiden mungkin biar melihat saya mencoba, menyusun dan menstrategikan semua elemen. Saya kira kami sudah menemukan bentuknya. Kita mulai mengerjakannya, saya pikir 10 hari ke depan mulai kelihatan hasilnya," jawab Luhut.
FOLLOW JUGA:
Meski demikian, Luhut menekankan hasil tersebut tak akan spetakular seperti yang diharapkan masyarakat pada umumnya.
"Tentu gak spetakular. Kalau kita bisa maintain dengan baik, dalam 3 bulan ke depan kita bisa bertindak dengan baik sehingga bulan Desember kita harap vaksin bisa disuntikkan pada rakyat," ujar Luhut Binsar Panjaitan.
Lebih lanjut, Najwa Shihab mencecarnya terkait berbagai kritikan yang muncul.
• Dikritik soal Dukungan pada Gibran, Fahri Hamzah Bereaksi Menohok: Semua Orang Bisa Berubah
"Kita tahu ada tim yang telah dibentuk dan diketuai oleh Menko Bidang Perekonomian, Pak Airlangga. Anda pun masuk ke sebagai wakil ketua. Terus kenapa kini komandannya berbeda?" tegas Najwa Shihab.
"Gak beda, saya kan wakil ketua. Dalam organisasi itu sangat biasa, saya diberikan tugas oleh Presiden Jokowi untuk lebih fokus detailnya," imbuh Luhut.