Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Rany Maulani mengaku mendapat banyak pengaduan dari masyarakat soal penyaluran bantuan sosial tunai (BST) yang diberikan Pemprov DKI.
Ia menyebut, banyak masyarakat yang mengeluh bansos tunai Rp 300 ribu yang diterima tak bisa seluruhnya dinikmati.
Usut punya usut, dana tersebut disunat oleh oknum RT/RW yang meminta jatah bansos tunai dengan berbagai alasan.
"Banyak laporan ke kami juga memang masih banyak oknum dari pihak wilayah RT dan RW yang melakukan pemotongan dana BST ini," ucapnya, Kamis (11/3/2021).
Meski demikian, Rany tak menjelaskan lebih rinci lokasi penyunatan dana bansos oleh oknum RT/RW tersebut.
Selain itu, politisi Gerindra ini menyebut, banyak penerima manfaat yang tak menggunakan dana bansos tunai dengan bijak.
Bahkan, banyak masyarakat yang memanfaatkan dana bansos untuk membayar cicilan kendaraan mereka.
Hal ini tentu bertolak belakang dengan imbauan pemerintah yang meminta mereka menggunakan dana bansos tunai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
"Pada kenyataannya memang ada dana tersebut yang dipakai bukan untuk kebutuhan sehari-hari, kebanyakan juga dipakai untuk membayar cicilan kendaraan dan lain-lain," ujarnya dalam diskusi virtual.
Rany mengatakan, banyak warga mengeluh soal keterlambatan pencairan dana bansos tahap kedua pada Februari lalu.
Baca juga: Cerita Pilu Saidih Penjual Tisu di Jatinegara Kaum, Hanya Dapat Rp 5 Ribu Usai Seharian Bekerja
Baca juga: Jhoni Allen Ungkap Alasan Tunjuk Moeldoko Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat Versi KLB
Bahkan, penerima manfaat sampai awal Maret ini belum mendapat bansos tunai yang biasanya ditransfer lewat rekening Bank DKI.
"Banyak aduan ke kami yang ATM-nya itu kosong belum ada isinya," kata Rany.
Melihat banyaknya keluhan dari masyarakat, Rany meminta Pemprov DKI atau dalam hal ini Dinas Sosial untuk segera berbenah.
Tujuannya agar tidak ada lagi oknum yang menyunat jatah yang seharusnya diterima masyarakat.
"Jadi memang sebaiknya bantuan tunai dievaluasi supaya ada perbaikan kedepannya," tuturnya.