Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyebut Gubernur Anies Baswedan menjadi pihak paling bertanggungjawab terkait kasus korupsi pembelian lahan yang menjerat Dirut Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan.
Pasalnya, program rumah Dp 0 Rupiah itu dirancang oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.
Bahkan, Anies juga menerbitkan aturan sebagai landasan hukum dalam melaksanakan program unggulannya semasa kampanye dulu.
"Ya gubernur (paling bertanggungjawab), dia tahu ko (soal pembelian lahan. Pengesahan itu ada ditangannya BUMD dan eksekutif," ucapnya, Senin (15/3/2021).
"Kemudian dibuatlah Pergubnya, poin ini poin itu sampai perencanaan, itu ada Pergubnya," tambahnya menjelaskan.
Sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI, ia menyebut, dirinya hanya bertugas mengesahkan anggaran yang diajukan oleh Anies.
Untuk itu ia mengaku tak tahu menahu soal pembahasan anggaran pembelian lahan rumah Dp 0 Rupiah di kawasan Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur itu.
Baca juga: Namanya Disebut Terlibat Kasus Korupsi Rumah Dp Nol, Ketua DPRD Singgung Gubernur Anies:Dia Tahu Kok
Baca juga: Pria 42 Tahun Nekat Loncat dari Lantai 19 Hotel di Tangerang, Satpam Dengar Suara Benda Jatuh
Baca juga: VIRAL Video Konvoi Mobil Sport di Tol Diberhentikan Polisi, Ini Kata Pengemudi:Saya Bukan Pelanggar!
"Saya enggak ngerti (soal anggaran pembelian lahan), fungsi saya hanya megang palu untuk mengesahkan anggaran yang dimintakan," ujarnya di gedung DPRD DKI.
Untuk itu, ia mengaku heran ketika Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang notabene merupakan eksekutif mengaku tak mengetahui soal rumah Dp 0 Rupiah ini.
"Kemarin saya katakan dalam rapat dengan Sarana Jaya, masa Wagub tidak bisa menjawab, tidak mengerti masalah program DP 0 Rupiah," tuturnya.
Adapun hal ini dikatakan Prasetyo menanggapi isu yang menyebut dirinya terlibat dalam kasus korupsi tersebut.
Ia disebut-sebut berperan memgatur alokasi dana bagi PD Pembangunan Sarana Jaya.
Tak terima, politisi senior PDIP ini pun langsung membantah kabar tersebut.
"Saua mau klarifikasi karena terus terang saja ada kesebut nama saya sebagai Ketua DPRD, lantai 10 (ruang Ketua DPRD). Padahal permasalahan BUMD itu perencanaan pertamanya dari gubernur diarahkan ke saya yang kebetulan sebagai Ketua Banggar," tuturnya menjelaskan.
Baca juga: Pria 42 Tahun Nekat Loncat dari Lantai 19 Hotel di Tangerang, Satpam Dengar Suara Benda Jatuh