Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membantah adanya potensi pemborosan anggaran hingga Rp 4,48 triliun bila Formula E jadi digelar di ibu kota.
Menurutnya, anggaran yang dikeluarkan untuk menggelar Formula E tak sampai angka yang diprediksi oleh Fraksi PDIP DPRD DKI itu.
"Ya, tidak sampai sebesar itu dana Formula E," ucapnya di Balai Kota, Rabu (1/9/2021).
Walau demikian, orang nomor dua di DKI ini mengaku menghargai temuan dari Fraksi PDIP.
Untuk itu, ia mengajak Fraksi PDIP untuk berdiskusi dengan Pemprov DKI perihal hitung-hitungan pemborosan anggaran yang dibuatnya itu.
"Silakan saja bagi teman-teman PDIP, malai punya datanya silakan disampaikan,' ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menyebut, rencana Gubernur Anies Baswedan menggelar Formula E berpotensi boroskan anggaran hingga Rp4,48 triliun.
Angka ini diperoleh dari hasil perhitungan biaya yang dikeluarkan Pemprov DKI untuk menggelar balap mobil listrik itu selama lima tahun ke depan.
Baca juga: Muluskan Hak Interpelasi, PDIP Galang Dukungan Warga Hingga Lakukan Gerilya
"Ada potensi pemborosan anggaran Rp4,48 triliun yang terdiri dari commitment fee dengan total sekitar Rp2,3 triliun, biaya pelaksanaan Rp1,2 triliun, dan bank garansi Rp890 miliar," ucap anggota Fraksi PDIP Manuara Siahaan, Selasa (31/8/2021).
Ia menambahkan, hitung-hitungan ini tidak merujuk pada studi kelayakan Formula E yang sebelumnya diberikan Pemprov DKI melalui BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
Pasalnya, studi kelayakan yang dibuat Jakpro itu tidak memasukan commitment fee dan bank garansi selama lima tahun ke depan.
Padahal, kedua komponen tersebut dibayarkan Pemprov DKI menggunakan dana dari APBD.
Dengan tidak dimasukkannya kedua komponen itu dalam studi kelayakan yang dibuat Jakpro, penyelenggaraan Formula E seolah-olah memberikan keuntungan ekonomi Rp2,579 triliun.
"Kalau Formula E dipaksakan di 2022, karena sifat dari perhelatan itu multi years, maka secara kumulatif nanti di ujung perhelatan akan kelihatan kerugiannya Rp1,3 triliun," ujarnya.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejatinya sudah meminta Pemprov DKI memperbaiki studi kelayakan ini dengan memasukkan komponen commitment fee dan bank garansi.
Namun, studi kelayakan tersebut tak kunjung direvisi oleh Pemprov DKI atau dalam hal ini PT Jakpro.
Untuk itu, 25 anggota Fraksi PDIP bersama dengan PSI sepakat untuk menggulirkan interpelasi.
Baca juga: Ngotot Interpelasi Mas Anies, PDIP: Formula E Berpotensi Boroskan Anggaran Rp4,48 T
"Jangan sampai uang ini dibelanjakan dengan tidak hati-hati. Sebab, fakta menunjukkan hasil audit BPK mengenai studi kelayakan yang mendasarinya belum mencerminkan pembiayaan yang komprehensif," tuturnya.
Sebagai informasi, interpelasi yang diusulkan PDIP dan PSI belakangan menuai polemik.
Pasalnya, tujuh dari sembilan fraksi DPRD DKI menyatakan diri menolak penggunaan hak interpelasi itu.
Padahal, saat ini PDIP dan PSI baru mengumpulkan 33 suara atau kurang 21 suara guna memenuhi kuorum 50 persen + 1 jumlah anggota legislatif.
Walau demikian, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono tetap optimus interpelasi bisa bergulir.
Lobi-lobi terhadap anggota dewan dari fraksi lain pun bakal ditetap dilakukan PDIP.
"Insya Allah dengan tekad yang bulat, semangat kebersamaan yang kuat, dengan baca bismillah, Insya Allah langkah ini bisa kita tempuh dengan baik," ucap Gembong.