Baca tanpa iklan
Mereka melakukan cara pendekatan secara pribadi, hingga kelembagaan antar fraksi.
Baca juga: Ngotot Interpelasi Mas Anies, PDIP: Formula E Berpotensi Boroskan Anggaran Rp4,48 T
“Jadi, 25 orang ini kami sebar untuk melakukan koordinasi dan komunikasi politik yang baik untuk meyakinkan pada teman-teman bahwa langkah untuk bertanya kepada pak Gubernur itu adalah langkah yang positif,” kata Gembong.
Gembong juga menyinggung langkah komunikasi politik para anggota dari tujuh fraksi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Mereka membahas ajang balap Formula E di forum tidak resmi melalui jamuan makan malam pada Kamis (26/8/2021) lalu.
Baca juga: Ketua Fraksi PDIP DKI Klaim Anak Buah Anies Menghadap, Lobi Minta Batalkan Interpelasi Formula E
Sedangkan, PDI Perjuangan dan PSI hendak memakai forum resmi melalui rapat paripurna.
Justru dalam forum resmi itu, kata Gembong, Anies dapat berbicara banyak hal tentang konsepnya menggelar turnamen Formula E dengan rinci kepada warga Jakarta.
Sebab rapat paripurna dapat disaksikan langsung oleh warga Jakarta.
“Kalau kami kan bertanya sesuai konstitusional, sedangkan mereka dengan cara inkonstitusional,” kata Gembong berkelakar.
Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengundang pimpinan dari tujuh fraksi partai politik DPRD DKI Jakarta untuk makan malam di rumah dinasnya, Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/8/2021).
Anies mengundang mereka usai 33 anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan dan PSI menggulirkan hak interpelasi kepada Anies soal Formula E yang bakal digelar pada Juni 2022 mendatang.
Penasehat Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik membenarkan kabar itu. Tujuh fraksi yang datang adalah Gerindra, PKS, Demokrat, Golkar, PAN, NasDem, dan PKB-PPP.
Taufik mengatakan, pertemuan itu membahas tentang rencana perhelatan Formula E yang bakal digelar pada Juni 2022 nanti. Sekaligus membahas rencana Fraksi PDI Perjuangan dan PSI yang ingin menggulirkan hak interpelasi untuk memanggil Anies guna mempertanyakan Formula E.
“Itu pasti dibahas (interpelasi), tapi tidak cuma itu karena kesepakatan dari tujuh fraksi dengan anggota 73 orang itu tidak ikut interpelasi,” kata Taufik pada Jumat (27/8/2021).
Taufik mengatakan, tujuh fraksi yang terdiri dari 73 orang itu enggan mengajukan hak interpelasi karena lebih memikirkan penanganan Covid-19.
Di sisi lain, penanganan pandemi yang cepat dan tepat dibutuhkan rakyat supaya perekonomian Jakarta bisa bangkit kembali. “Saya kira lebih pada kerja untuk masyarakat, itu saja,” ujar Taufik.
Baca juga: Beda Gaya Gubernur DKI Sikapi Interpelasi: Ahok Tantang Balik DPRD, Anies Jamu Makan Pimpinan Fraksi