Baca tanpa iklan
TRIBUNJAKARTA.COM - Badan Kepegawaian Negara atau BKN akhirnya buka suara tentang desakan anggota DPR RI yang meminta Seleksi Kompetensi Dasar atau SKD seleksi CASN atau CPNS.
Wacana proses Seleksi Kompetensi Dasar atau SKD seleksi CASN atau Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS) diulang menimbulkan pro dan kontra.
Sebelumnya Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Junimart Girsang mendesak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Kemenpan RB) menggelar ulang seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS 2021.
Hal ini karena adanya temuan kecurangan saat pelaksanaan tes Seleksi Kompetensi Dasar atau SKD seleksi CASN atau CPNS 2021.
Namun, wacana digelarnya tes ulang SKD tersebut ternyata menimbulkan pro dan kontra bagi peserta seleksi CASN atau CPNS.
Baca juga: Antisipasi Kecurangan saat Tes Wawancara SKB Seleksi CASN atau CPNS 2021, Ini yang Dilakukan BKN
Data yang dihimpun TribunJakarta.com dari berbagai sosial media menyebut ada yang setuju diulangnya tes SKD, tetapi sangat banyak juga yang menolak.
Bahkan akun media sosial resmi DPR RI hingga milik Junimart Girsang diserbu ribuan komentar tentang wacana diulangnya tes SKD seleksi CASN atau CPNS 2021.
Menurut para peserta yang tidak setuju tes Seleksi Kompetensi Dasar atau SKD diulang bukan saja akan menghabiskan anggaran negara tetapi juga anggaran pribadi.
TONTON JUGA:
Tidak hanya banyak menghabiskan waktu untuk belajar lagi tetapi juga anggaran seperti membeli buku paket untuk belajar hingga mengikuti uji coba atau try out.
Belum lagi, beberapa hari sebelum tes SKD, para peserta seleksi CASN atau CPNS juga harus mengeluarkan anggaran untuk swab tes, baik PCR atau antigen.
Untuk yang titik lokasinya jauh mereka juga harus mengeluarkan biaya untuk perjalanan hingga tempat penginapan.
Baca juga: BKN akan Umumkan Peserta Seleksi CPNS 2021 yang Diskualifikasi Karena Lakukan Kecurangan saat SKD
Selain itu, keluhan fisik untuk mengatur waktu belajar di saat sibuk mengurus kegiatan lain seperti pekerjaan atau rumah tangga juga jadi perbincangan para peserta seleksi CASN atau CPNS.
Bahkan ada beberapa peserta seleksi CASN atau CPNS yang sedang hamil maupun sedang menyusui anak bayinya juga harus ekstra kerja belajar dengan rajin.
Para peserta seleksi CASN atau CPNS yang menolak adanya tes ulang SKD hanya berharap Kemenpan RB, Badan Kepegawaian Negara atau BKN maupun panitia seleksi nasional ( Panselnas) mengusut tuntas kasus ini.
Panselnas wajib melakukan investigasi kepada seluruh peserta mengungkap para peserta seleksi CASN atau CPNS yang memang benar melakukan kecurangan secara adil.
Baca juga: UMR Bekasi Tertinggi sedangkan UMK Bogor Terendah di Jabodetabek, UMP DKI Jakarta Jadi Rp5,3 Juta?
Selain itu, para peserta seleksi CASN atau CPNS juga ingin Kemenpan RB, BKN dan seluruh instansi juga mengumumkan para peserta yang melakukan kecurangan saat tes SKD.
Selain adanya diskualifikasi, para peserta seleksi CASN atau CPNS juga tidak boleh mengikuti seleksi lagi karena telah mencedari nilai-nilai Pancasila.
Wacana Tes SKD CPNS Diulang
Sebelumnya Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Junimart Girsang mendesak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Kemenpan RB) menggelar ulang seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS 2021.
Hal tersebut menyesul banyaknya laporan dugaan kecurangan saat seleksi CPNS yang diselenggarakan Kementerian PAN dan RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) itu.
Baca juga: Cara Membuat Aduan Indikasi Kecurangan Seleksi CPNS, Ini Sanksi Bagi Peserta yang Curang
“Jadi biar clear kita mendesak agar seleksi CPNS 2021 itu diulang saja, secara menyeluruh seleksinya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (4/11/2021).
"Terlepas ada atau tidaknya anggaran. Ini konsekuensi," sambung Junimart Girsang.
Junimart Girsang menegaskan, sejak awal Komisi II DPR telah mengingatkan Kementerian PAN dan RB dan BKN dalam setiap rapat kerja dengar pendapat.
"Jauh-jauh hari, kami di Komisi II DPR sudah mengingatkan agar peluang curang dalam seleksi CPNS 2021 ini diantisipasi,” ujarnya.
Pihaknya meminta pelaksanaan seleksi CPNS 2021 dilakukan berbasis teknologi informasi (TI), serta harus mengantisipasi kemungkinan terjadi kebocoran materi soal-soal.
Politisi PDI-Perjuangan itu beralasan, sepanjang TI tersebut masih dikelola manusia, tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyimpangan, seperti yang terbukti sekarang.
Baca juga: Kemdikbudristek Tunda Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Guru Tahap 2, Cek Jadwal Terbarunya
"Salah satunya melalui sistem operator model digitalisasi, harusnya semua berbasis TI karena sepanjang manusia masih menjadi operator, kecurangan akan terjadi dan itu terbukti sekarang," paparnya.
Junimart Girsang juga menanggapi pernyataan Deputi Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka) BKN Suharman yang mengatakan akan melakukan diskualifikasi kepada peserta yang ketahuan berbuat curang.
"Bukan diskualifikasi, ini kan ketahuan, bagaimana dengan yang lolos tidak ketahuan," ujarnya.
"Supaya lebih fair ya tidak ada pilihan, seleksinya yang perlu diulang. Kami khawatir ada peserta curang yang lolos dalam seleksi CPNS 2021,” sambungnya.
Penjelasan BKN
Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN Satya Pratama menanggapi permintaan DPR RI untuk menggelar ulang seleksi CPNS 2021 secara menyeluruh usai muncul adanya dugaan kecurangan.
Menurut Satya, kecurangan dalam proses seleksi CPNS hanya terjadi di sebagian kecil titik lokasi (tilok) ujian SKD.
Namun, pihaknya tak menjawab saat ditanya apakah proses seleksi CPNS 2021 perlu diulang atau tidak.
"Kecurangan hanya terjadi di sebagian kecil tilok, dan terdeteksi," ujar Satya saat dilansir dari Kompas.com, Sabtu (6/11/2021).