Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Dinas Pendidikan DKI Jakarta buka suara menyoal assessment dari orangtua untuk pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.
Diketahui, mulai hari ini, Senin (3/1/2022) Pemprov DKI Jakarta melalui Disdik DKI kembali menggelar PTM terbatas.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana mengatakan PTM terbatas dilaksanakan setiap hari, dengan jumlah peserta didik dapat 100% dari kapasitas ruang kelas.
Lama belajar paling banyak 6 jam pelajaran per hari, serta protokol kesehatan harus menjadi perhatian utama bagi seluruh warga sekolah.
Kendati begitu, pelaksanaan PTM terbatas ini tetap membutuhkan assessment atau persetujuan dari orangtua siswa.
Baca juga: PTM Terbatas Digelar Lagi Besok, Dinkes DKI Jakarta: Jumlah Peserta Didik Bisa 100 Persen
Bila tidak mendapatkan persetujuan, maka para orangtua perlu memberikan surat pernyataan yang berisikan alasan mereka ke pihak sekolah.
"Pertama orangtua harus mengkomunikasikannya ke sekolah, apa alasannya. Kedua orangtua membuat surat pernyataan," kata Kepala Bagian Humas Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Taga Radja Gah.
Selanjutnya, sekolah pun turut membuat persiapan dengan tetap menyediakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) .
Baca juga: PTM Terbatas Kapasitas 100%, SDN Pondok Bambu 02 Perketat Pengawasan
Tujuannya, agar siswa yang tak bisa mengikuti PTM terbatas, tetap bisa mendapatkan pelajaran melalui online.
"Ketiga sekolah harus memberikan layanan e-learning untuk belajar jarak jauh buat siswa yang belum diberikan izin tatap muka. Artinya sekolah bersifat fleksibel, namun diharapkan semua anak bisa mengikuti PTM di sekolah. Kalau itu sudah dipersiapkan (PJJ), kan memang selama ini melaksanakan PJJ. Jadi guru InsyaAllah udah siap gitu," pungkasnya.
PTM Terbatas Digelar dengan Kapasitas 100 Persen
Pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas digelar kembali pada Senin (3/1/2022), kapasitas siswa dapat 100 persen.
Hal ini diungkap Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana.
Ia mengatakan relaksasi kebijakan ini sesuai dengan kondisi PPKM Level 1 yang diterapkan di Jakarta dan merujuk pada SKB 4 Menteri tertanggal 21 Desember 2021 Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19.