Baca tanpa iklan
TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - 2022 menjadi tahun politik demi menyongsong Pemilu serentak 2024 mendatang.
Pada kontestasi paling tinggi, Pemilihan Presiden (Pilpres), sejumlah tokoh sudah mulai menyeruak.
Sejumlah lembaga survei mencatatkan nama-nama yang bertengger pada posisi lima besar bahkan sampai 10 besar calo presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dengan ukuran elektabilitas hingga popularitas.
Melihat hal tersebut, Sekjen DPP Partai Priboemi, Heikal Safar menilai aparatur penegak hukum perlu turut ikut bergerak.
Bukan dengan ikut berpolitik, melainkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, dan Kejaksaan Agung RI harus turun tangan mengawasi potensi korupsi kepada 10 besar nama-nama capres dan cawapres 2024 mendatang.
Hal ini menurutnya demi untuk mendapatkan pemimpin bangsa Indonesia kedepan yang lebih baik dan ideal.
Heikal Safar menilai bahwa untuk kemajuan Indonesia kedepannya harus lebih baik dan bermartabat.
Untuk itu diperlukan calon pemimpin bangsa Indonesia, tentunya yang ideal baik itu (Calon Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota beserta wakil - wakilnya) yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Baca juga: Survei CPCS: Didukung Partai-partai, Anies Jadi Penantang Terberat Prabowo di Pilpres 2024
"Saya Heikal Safar selaku Sekjen Partai Priboemi meminta keprofesionalitasan kinerja KPK, Polri dan Kejaksaan Agung dalam membasmi dan memberantas para Koruptor," kata Heikal Safar kepada wartawan, Sabtu ( 5/2/2022).
Dirinya juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia wajib berperan aktif membantu kinerja KPK, Polri dan Kejaksaan Agung dalam memberikan informasi yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan di mata hukum.
Heikal berharap langkah ini demi untuk terciptanya bangsa dan negara Indonesia di masa mendatang yang lebih aman, damai dan berkeadilan.
Maka pemerintah harus melakukan langkah kongkrit pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya korupsi penyalahgunaan wewenang anggaran negara yang diduga dilakukan oleh 10 besar yang nama-namanya rating tertinggi capres dan cawapres 2024 versi survei.
Baca juga: Sinyal Beri Dukungan di Pilpres 2024, NasDem Beri Panggung Anies Pamer JIS di Depan Warga Makassar
"Saya meminta juga kepada Presiden Jokowi untuk fokus mengevaluasi seluruh petinggi aparat penegak hukum yang nakal membuat industri hukum dan juga sering melanggar hukum," katanya.
Menurutnya, Presiden Jokowi juga harus ambil peran mengantisipasi penyalahgunaan anggaran negara, ditengah situasi tahun politik 2022 ini, yang tensi suhu politiknya terus meningkat dan semakin berdampak terhadap kehidupan sosial seluruh rakyat Indonesia.
"Kami Partai Priboemi juga mengajak seluruh masyarakat maupun media massa untuk ikut serta dalam mengawasi aliran dana dari 10 besar rating tertinggi elektabilitas nama-nama Capres dan Cawapres 2024 tersebut," katan