Baca tanpa iklan
TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Beda dulu dan sekarang terkait sikap dari Fraksi PDIP soal gelaran ajang balap Formula E di Ancol, Jakarta Utara.
Beberapa bulan lalu dua Fraksi yakni PDIP dan PSI ngotot melakukan interpelasi ajang Formula E.
Kini, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono meminta perhelatan Formula E yang digelar Pemprov DKI Jakarta harus tetap berkelanjutan.
Menurutnya, ajang balap mobil listrik ini sekaligus upaya mendukung kampanye terhadap isu ramah lingkungan.
"Yang paling penting penyelenggara harus berkelanjutan, kalau tidak berkelanjutan rugi kita. Kalau tidak berkelanjutan berarti kampanye ini tidak sampai," kata Gembong dalam diskusi daring membahas Formula E Jakarta dan Momentum Transisi Energi, Sabtu (28/5/2022).
Anggota DPRD DKI Jakarta ini menilai perhelatan yang menelan angka fantastis ini sudah sepatutnya memberikan dampak positif.
Baca juga: Atap Tribun Sirkuit Formula E Ambruk, PSI Minta Panitia Tak Bikin Malu Indonesia:Gengsi Harus Dijaga
Terlebih penyelenggaraan Formula E sudah menjadi konsensus agar masyarakat beralih dari energi fossil.
"Supaya cost yang dikeluarkan juga tidak mubazir maka perlu berkelanjutan," ujarnya.
Gembong menambahkan Fraksi PDIP di DPRD DKI tidak pernah berniat menghambat pelaksanaan Formula E.
Sikap kritis terhadap Formula E diperlukan dengan tujuan mengawal perencanaannya sesuai dengan tata kelola yang baik.
"Jangan khawatir kami pasti dukung dan support. Jadi tolong dibedakan bahwa ketika Fraksi PDIP mengkritisi Formula E jangan dianggap Fraksi PDIP menghambat penyelenggaraan Formula E," kata Gembong.
Ia pun meminta agar masyarakat sama-sama mendukung perhelatan Formula E yang akan digelar pada 4 Juni 2022 di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Ancol, Jakarta Utara.
"Ayo kita sukseskan bersama. Insya Allah kita sama-sama, sepanjang dilakukan dengan cara-cara yang baik, saya kira monggo. Seluruh elemen masyarakat Jakarta saya kira akan berikan support dan dukungan kuat," imbuhnya.
PDIP Ngotot Interpelasi Formula E
Sebelumnya, Fraksi PDIP DPRD DKI memastikan, kunjungan Presiden Joko Widodo ke sirkuit Formula E tak menggoyahkan niat menggulirkan kembali wacana interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan.
Hal ini diungkapkan politisi PDIP Gilbert Simanjuntak yang menyebut interpelasi akan digulirkan lagi setelah lebaran.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini juga menegaskan, kunjungan Presiden Jokowi tersebut bukan merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap perhelatan Formula E.
Ia pun meminta masyarakat tak menyimpulkan lebih jauh soal kunjungan mantan Wali Kota Solo itu di sirkuit Formula E yang berada di kawasan Ancol, Jakarta Utara ini.
Baca juga: Habis Mesra-mesraan di Sirkuit Formula E, Jokowi Langsung Minta Sesuatu ke Anies: Masih Ada Waktu
"Sudah pernah disampaikan, istana tidak pernah menyatakan mendukung FE (Formula E). Kunjungan presiden kemarin itu formalitas saja, jangan diinterpretasikan berlebihan," ujarnya.
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa Fraksi PDIP tetap kekeh ingin menggulirkan interpelasi.
Bahkan bila balapan sukses digelar pada 4 Juni 2022 mendatang, PDIP tetap akan melayangkan interpelasi.
"Bila sudah selesai dikerjakan FE, interpelasi masih akan digulirkan," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melakukan inspeksi di lokasi pembangunan sirkuit Formula E di kawasan Ancol, Jakarta Utara.
Informasi yang didapat TribunJakarta.com dari VP Communication Organizing Committee Formula E Iman Sjafei, Jokowi tiba di sirkuit Formula E sekira pukul 15.12 WIB.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turut mendampingi Presiden Jokowi meninjau sirkuit tersebut.
Baca juga: Jokowi Kunjungi Sirkuit Formula E, PDIP: Formalitas Saja, Kalau Gagal Coreng Nama Baik Indonesia
Bahkan, dari salah satu foto yang diterima TribunJakarta.com, terlihat Presiden Jokowi disopiri Anies dengan menggunakan kendaraan golf atau buggy car.
Presiden Jokowi tampak mengenakan pakaian kemeja putih lengan panjang yang terlihat digulung di bagian lengan saat berkeliling meninjau sirkuit Formula E.
Sedangkan, Anies terlihat mengenakan baju dinas berwarna coklat lengkap dengan rompi biru dongker bertuliskan Jakarta.
Usai berkeliling, Jokowi menyebut tinjauannya hari ini untuk memastikan keseluruhan persiapan penyelenggaraan Formula E yang akan dihelat 4 Juni 2022 mendatang.
"Saya ingin melihat persiapan Formula E seperti apa di lapangan. Untuk trek balapannya sudah siap, kemudian yang dikejar tinggal paddock dan granstandnya saja," ucapnya, Senin (25/4/2022).
"Masih ada waktu habis lebaran dan kita harapkan di awal Juni kita bisa melihat balapannya," sambungnya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun memastikan, pembangunan lintasan balap sudah rampung.
Kini, Pemprov DKI masih mengebut pembangunan tribun penonton dan paddock.
"Untuk treknya sudah 100 persen selesai, sekarang yang dalam proses pembangunan adalah paddock, grandstand, kemudian pagar. Tapi secara umum, sirkuit sudah 100 persen," ujarnya.
Ketua DPRD DKI: Saya akan Agendakan Interpelasi di Bamus
Sebelumnya, langkah Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi kian serius untuk menggulirkan kembali penggunaan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait anggaran Formula E Jakarta.
Ia mengatakan bakal mengagendakan interpelasi di Badan Musyawarah (Bamus) agar Rapat Paripurna interpelasi Formula E bisa segera dilaksanakan.
Baca juga: Anggota DPRD DKI Kenneth ke Anies: Jangan Suka Hanya Bikin Narasi, yang Penting Eksekusinya
Sebab, selama ini pihaknya hanya melakukan skor atau penundaan terhadap interpelasi Formula E.
"Nah di sini saya kan skors, pada saat itu saya skors dan saya akan agendakan di bamus lagi untuk dilanjutkan. Saya akan cabut skors itu. Di sini 33 orang," katanya di Gedung DPRD DKI, Rabu (13/4/2022).
Menurutnya interpelasi yang digulirkan bukan untuk menjegal Formula E, namun untuk mengetahui aliran dana Rp560 miliar yang berasal dari APBD DKI.
Politisi PDIP ini berharap pandangan dari 7 fraksi yang menolak interpelasi dapat berubah pikiran.
"Mudah-mudahan teman-teman di 7 fraksi itu ada pemikiran yang berubah sebagaimana fungsi dewan, karena bukan apa-apa, kita punya fungsi seperti itu mempertanyakan hak kita, ada audit BPK loh , itulah terjadi interpelasi.
Bukan sekonyong-konyong tiba-tiba ada interpelasi, engga. Ini yang akan kita pertanyakan kepada Pak Gubernur dan Pak Gubernur juga gak boleh paranoid. Hadir dong," imbuhnya. (*)