Anggota DPRD DKI Kenneth ke Anies: Jangan Suka Hanya Bikin Narasi, yang Penting Eksekusinya

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth tak habis pikir terkait pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang meminta dukungan pemerintah pusat guna menuntaskan 8 program tranformasi Jakarta.

Salah satunya berkaitan dengan normalisasi atau peningkatan kapasitas aliran sungai di wilayah lintas provinsi.

Pria yang kerap disapa Kent itu mempertanyakan pernyataan orang nomor satu di DKI Jakarta itu yang baru saat ini meminta dukungan kepada pemerintah pusat untuk menuntaskan program-program unggulannya.

"Kenapa Pak Anies baru saat ini meminta bantuan kepada pemerintah pusat? kemana saja selama lima tahun memimpin Jakarta? Selama ini pemerintah pusat selalu berniat mendukung program normalisasi lintas provinsi, tetapi Pak Anies yang tidak mau," ketus Kent dalam keterangan persnya, Minggu (17/4/2022).

Menurut Kent, sejak dari awal mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Pemerintah Pusat selalu mencoba menjalin komunikasi atau kolaborasi dalam membenahi permasalahan di Jakarta.

"Sejak Pak Anies memimpin Jakarta, setahu saya dari awal pemerintah pusat selalu ingin berkolaborasi tapi responnya, selalu tidak nyambung dengan pemerintah pusat, selalu mengerjakan program yang nyeleneh dan tidak tepat sasaran, alhasil menjelang jabatan sebagai Gubernur Jakarta akan berakhir, Pak Anies malah kelabakan seperti ini," kata Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu.

Baca juga: Anggota DPRD DKI Kenneth Apresiasi PAM Jaya Salurkan Air Bersih Sementara ke Rusunami City Garden

Kent pun menilai, selama memimpin Jakarta mantan rektor Universitas Paramadina itu tidak pernah mengeksekusi program-program yang menjadi unggulannya tetapi malah mengerjakan program yang nyeleneh.

Selama ini, pemerintah daerah Jakarta tak pernah membebaskan lahan untuk kebutuhan normalisasi sungai Ciliwung. Alhasil program normalisasi mandek.

Alokasi APBN berupa anggaran PEN pun tidak terserap.

Padahal, sambung Kent, pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), mencairkan dana PEN kepada DKI Jakarta sebesar Rp12,5 triliun pada 2020 lalu.

Dana sebanyak Rp5,297 triliun dialokasikan untuk penanggulangan banjir yang dikerjakan selama tiga tahun dari 2020-2022.

"Anggaran PEN saja dia (Anies-red) enggak mau di eksekusi dengan maksimal, kerjaannya hanya buat narasi saja. Kalau hanya buat narasi semua orang bisa, sama saja seperti mengarang bebas tapi tidak bisa dieksekusi dan tidak terealisasikan."

Baca juga: Anggota DPRD DKI Kenneth Minta Anies Segera Selesaikan Masalah Air Bersih di Jakarta

"Selain itu Pemprov DKI diketahui lambat dalam menyerap anggaran PEN, mereka mengaku penggunaan dana PEN dari pemerintah pusat cukup kompleks, kan aneh itu, seharusnya di awal pada saat permohonan anggaran PEN tersebut harus di susun program yang realistis, bukan mengusulkan program program yang nyeleneh yang tidak realistis, akibatnya jadi berantakan seperti sekarang ini," ketus Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII itu.

Kent pun berharap kepada Anies Baswedan tidak malah mem-framing jika kerja sama dengan pemerintah pusat tidak berjalan dengan baik dalam membenahi problem di Jakarta.

"Jangan sekarang menjelang akhir jabatan malah merengek rengek meminta bantuan dari pemerintah pusat, dan jangan ujung-ujungnya malah mem-framing menyalahkan pemerintah pusat, seakan-akan permasalahannya berada di pemerintah pusat jika kerjasama tersebut tidak berjalan dengan baik."