Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) menggulirkan wacana penggunaan hak interpelasi atas buruknya realisasi program rumah DP 0 Rupiah.
Pasalnya, program unggulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan semasa kampanye dulu ini jauh dari harapan.
Bahkan, capaiannya tak sampai dari 1 persen dari target awal yang mencapai 250.000 unit hunian rumah DP 0 Rupiah.
"Kemarin ada wacana interpelasi, mungkin yang harus diinterpelasi itu rumah DP 0 Rupiah bukan Formula E," ucapnya dalam diskusi virtual yang disiarkan kanal Youtube TribunJakarta, Minggu (26/6/2022).
Penggunaan hak interpelasi ini pun disebutnya sebagai upaya DPRD DKI Jakarta dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Baca juga: Lima Tahun Anies Baswedan jadi Gubernur DKI Jakarta, PKS: Program Rumah DP 0 Rupiah Gagal
Sebab minimnya capaian program rumah DP 0 Rupiah ini juga tidak terlepas dari peran legislatif.
"Ada kontribusi dari legislatif. Harusnya fungsi dari DPRD itu harusnya bisa memperbaiki program tersebut," ujarnya.
Pengamat politik Arif Nurul Imam mengatakan, program rumah DP 0 Rupiah ini bisa dikatakan gagal total lantaran rendahnya realisasi.
Sejauh ini, Gubernur Anies Baswedan hanya mampu menyediakan sekira 790 unit hunian DP 0 Rupiah dari targetnya 250.000.
"Secara kinerja ini jauh di bawah ekspektasi. Kalau (capaian) 60 sampai 70 persen itu oke, bisa beralasan ada persoalan pendanaan, pengadaan tanah, dan lain sebagainya," tutur Direktur Indostrategi Research And Consulting.
Sebagai informasi, wacana penggunaan hak interpelasi mencuat setelah Fraksi PDIP dan PSI ingin menanyakan langsung program balap mobil listrik Formula E ini kepada Anies.
Namun hingga perhelatan Formula E rampung dilaksanakan, interpelasi terhadap Formula E masih menjadi wacana.
Baca juga: PDIP Sebut Program Rumah DP 0 Rupiah Anies Baswedan Cuma Gimik, PKS Ogah Bela: Katakanlah Gagal
Penggunaan hak tanya itu tak kunjung terealisasi lantaran kurang mendapat dukungan dari fraksi lain di DPRD DKI.
Untuk bisa menggulirkan hak interpelasi harus didukung oleh 50 persen + 1 atau 54 anggota dewan.
Saat ini, baru ada 33 anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP dan PSI yang ingin menggulirkan hak interpelasi ini. (*)
DIP Sebut Program Rumah DP 0 Rupiah Anies Baswedan Cuma Gimik
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak dan Fraksi PKS DPRD M. Taufik Zoelkifli membahas tentang program Anies Baswedan selama menjabat, termasuk soal rumah DP 0 Rupiah.
Gilbert menjabarkan data bahwa Anies menjanjikan unit rumah DP 0 Rupiah sebanyak 256.000.
Namun nyatanya, yang terealisasi tak sampai 1.000 unit.
"Rumah dp 0 rupiah yang baru dibangun yang di Pondok Kelapa, yang di Cengkareng pun bermasalah. Jadi baru 790 yang dibangun dari janji 256.000."
"Jadi belum ada yang mangkrak, tanahnya yang bermasalahnya karena dibeli dengan cara yang tidak baik dan kini diproses KPK," kata Gilbert.
PDIP sudah sejak awal, bahkan sejak masa kampanye Pilkada DKI 2017 sudah menentang program DP 0 Rupiah itu.
Menurutnya, program tersebut tidak mungkin terealisasi, apa lagi jika sasarannya adalah masyarakat berpenghasilan rendah.
"Tetatpi kan sudah ditanya saat itu (debat kandidat), bagaimana Anda bisa melakukan itu, siapa bank yang mau menanggung DPnya," ujar Gilbert.
"Tahun lalu kalau tidak salah, akhirnya masyarakat berpenghasilan rendah dikoreksi. Dari waktu itu (penghasilan minimal) 7 juta dinaikan menjadi 14 juta. Diharapkan dengan begitu mereka bisa mengambil rumah ini," paparnya.
Gilbert menegaskan, dengan segala ketidakmungkinan itu, program rumah DP 0 Rupiah hanya gimik.
"Bukan untuk sebuah program yang bisa dilaksanakan. Saya mengatakan in hanya gimik ya untuk membedakan dengan lawan kampanyenya," kata dia.
Baca juga: Anies Bisa Dipanggil KPK Kasus Lahan Rumah Dp 0 Rupiah, Wagub DKI: Beliau Tidak Terlibat
Sementara, Taufik Zoelkifli dari PKS yang biasanya selalu membela Anies Baswedan kali ini lepas tangan.
Taufik sepakat dengan Gilbert bahwa rumah DP 0 Rupiah adalah program gagal.
Bukan untuk sebuah program yang bisa dilaksanakan.
"Ini kan sudah 4,5 tahun, saya mengakui itu adalah salah satu program dari Anies Baswedan yang katakanlah gagal," kata Taufik.
Namun di sisi lain, ia seperti otokritik dengan mengatakan gagalnya program rumah DP 0 Rupiah ada peran dari DPRD yang tidak cukup melakukan kontrol dan pengawasan.
"Akan tetapi sebenarnya, ada juga kontribusi dari legislatif atau DPRD, ketika di rapat-rapat atau di tahun pertama, kedua dan ketiga harusnya fungsi kontrol dari kita termasuk PKS itu harusnya bisa memperbaiki program tersebut atau peringatan."
"kalau kemarina da interpelasi, harusnya yang diinterpelasi adalah rumah dp 0 rupiah bukan Formula E," kata Taufik