Baca tanpa iklan
TRIBUNJAKARTA.COM - Gubernur DKI jakarta, Anies Baswedan dikritik habis para Politikus PDIP lantaran kebijakan terbarunya.
PDIP bahkan menyebut Anies ngawur dan memintanya berhenti membuat kebijakan yang tidak jelas.
Eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga disebut telah membuat kerancuan nasional.
Kebijakan yang memancing polemik itu adalah pergantian nomenklatur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menjadi Rumah Sehat Untuk Jakarta.
Anies mengubah nama dan logo 31 RSUD di Jakarta.
Kerancuan Nasional
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak menyebut penjenamaan RSUD menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta bakal menimbulkan kerancuan.
Gilbert menyontohkan, dengan munculnya nomenklatur rumah sehat, penerjemahan kata Bahasa Inggris hospital jadi memiliki dua makna.
"Penamaan Rumah Sakit menjadi Rumah Sehat akan menimbulkan kerancuan. Mengartikan bahasa Inggris hospital akan menjadi dua arti, Rumah Sehat untuk RSUD DKI dan Rumah Sakit buat RS di luar RSUD, dan keduanya mempunyai arti yang berbeda," ujarnya dalam keternagan tertulis, Rabu (3/8/2022).
Baca juga: Menkes Tak Keberatan Anies Baswedan Ubah RSUD Jadi Rumah Sehat: Legalnya Tetap Rumah Sakit
Bukan hanya di Jakarta, Gilbert menyebut kebijakan Anies akan membuat kerancuan nasional karena istilah RSUD dipakai di seluruh Indonesia.
"Ini akan membingungkan mereka yang sekolah. Ini sama seperti arti rumah singgah yang beda dari rumah tinggal. Secara nasional juga RS masih singkatan Rumah Sakit, bukan Rumah Sehat," lanjutnya.
Politisi PDI-Perjuangan ini mengingatkan Pemprov DKI Jakarta untuk tak sembatangan mengganti nama. Apalagi tanpa melakukan kordinasi dengan ahli tata bahasa dan meminta pendapat Kemenkes RI.
Ia pun menyinggung penjenamaan RSUD ini tak seperti pergantian nama jalan yang merupakan wewenang DKI Jakarta.
"Apalagi perubahan nama RS dilakukan 2 bulan menjelang berakhir jabatan. Secara mendasar, tidak ada yang dilakukan Gubernur Anies selama menjabat, untuk RS di DKI."
"Selama pandemi Covid-19 sedang di puncak, malah pemerintah Pusat yang menopang pengobatan seluruh pasien, bukan dari APBD. Kesan yang timbul adalah kebijakan yang tidak bijak, sekedar pengalihan isu misalnya dari kasus pagar JIS yang disebut mahakarya tetapi nyatanya tidak," paparnya.
Pengalihan Isu
Selain itu, Gilbert menilai keputusan Anies Baswedan merupakan pengalihan isu kasus pagar Jakarta International Stadium (JIS) yang roboh.
Seperti diketahui, stadion megah di Tanjung Priok itu roboh pagar penontonnya saat grand launching.
Dibangun dengan anggaran maha besar Rp 4 triliun lebih, namun konstruksinya meragukan.
JIS pun tengah dalam pembahasan di DPRD.
PDIP sempat mendesak Pemprov DKI mengaudit pembangunan JIS yang selalu dibanggakan Anies itu.
"Kesan yang timbul adalah kebijakan yang tidak bijak, sekedar pengalihan isu misalnya dari kasus pagar JIS yang disebut mahakarya tetapi nyatanya tidak," kata Gilbert.
Ngawur
Sementara, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memberi komentar pedas soal kebijakan Anies mengganti RSUD menjadi Rumah Sehat Untuk Jakarta itu.
Alih-alih membuat terobosan program yang bisa dirasakan masyarakat, Prasetyo menyebut, Gubernur Anies Baswedan cuma bisa mengganti nama atau istilah saja.
"Buat program itu yang terasa langsung gitu kesuksesannya di tengah masyarakat. Bukan cuma ganti-ganti nama, kemarin nama jalan, sekarang rumah sakit. Stop deh bikin kebijakan ngawur," ucap politikus senior PDIP itu dalam keterangan tertulis, Kamis (4/8/2022).
Kritik pedas ini disampaikan Prasetyo lantaran Gubernur Anies Baswedan justru dinilai tak mampu menyelesaikan banyak persoalan di ibu kota.
Padahal, Jakarta punya segudang masalah, mulai dari angka kemiskinan yang naik selama pandemi Covid-19 hingga permasalahan kampung kumuh di tengah kota yang belum terselesaikan.
Baca juga: Anies Baswedan Ganti RS Jadi Rumah Sehat Jelang Lengser, Gilbert PDIP: Pengalihan Isu Pagar JIS
"Ini Jakarta loh, lihat itu Tanah Tinggi dan Johar Baru. Mereka itu perlu sentuhan pemerintah, butuh solusi dengan program yang baik," ujarnya.
"Bukan ganti-ganti nama begitu, itu enggak dibutuhkan masyarakat," tambahnya menjelaskan.
Prasetyo pun mengaku tergelitik dengan penamaan 'Rumah Sehat' yang dibuat Gubernur Anies Baswedan untuk menggantikan nama rumah sakit.
Menurutnya, kebijakan ini justru melanggaran Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
"Aturannya itu di Pasal 1 jelas namanya rumah sakit. Dari dulu kalau kita sakit ke mana sih larinya? Ya ke rumah sakit kan," tuturnya.
"Memang namanya rumah sakit ya untuk mengobati penyakit, logikanya kan begitu. Kalau sudah sehat ya kerja lagi, beraktivitas kembali," sambungnya.
Alasan Anies
Anies sendiri memiliki alasan mengapa mau menjadikan fasilitas kesehatan di Jakarta bernama rumah sehat.
“Kita ingin warga Jakarta hidup sehat dan berorientasi kesehariannya untuk bisa lebih sehat. Itulah sebabnya, penjenamaan ini dilakukan,” kata Anies di Rumah Sehat untuk Jakarta - RSUD Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (3/8/2022).
Nama baru Rumah Sehat untuk Jakarta diharapkan, nanti menjadi tempat yang memberikan pelayanan dengan keramahan, kenyamanan, dan kepuasaan bagi pasien.
“Sehingga, benar-benar ini menjadi sebuah tempat yang memberikan hospitality. Hospitality itu adalah keramahan, kenyamanan, kepuasaan."
"Itulah sebabnya kalau dalam Bahasa Inggris namanya hospital karena di situlah kita merasakan sebuah pengalaman yang nyaman. Ini yang menjadi harapan kita,” terang Anies Baswedan.
Pergantian nama juga disertai dengan tambahan pelayanan pada aspek promotif dan preventif.
"Warga bisa datang ke mana pun juga. Jadi, satu sisi adalah memperluas aspeknya, dari hanya dua: kuratif, rehabilitatif. Terus ditambah dengan promotif dan preventif. Kemudian menyeragamkan semuanya," kata Anies lagi.