Baca tanpa iklan
TRIBUNJAKARTA.COM - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menerima aspirasi puluhan aktivis dari Gabungan Aktivis Lintas Elemen, pada Selasa (6/9/2022).
Setidaknya ada tiga tuntutan yang disampaikan dari mulai soal BBM hingga reformasi Polri.
Tuntutan pertama, mereka meminta DPD RI mendukung gerakan rakyat yang menolak kenaikan BBM.
Kedua, membentuk Panitia Khusus (Pansus) Reformasi Polri dan ketiga, menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan investigasi harta kekayaan pejabat dan mengumumkannya kepada publik.
Aktivis Petisi 28, Haris Rusli Moti, menjelaskan jika yang disampaikannya merupakan kegelisahan rakyat pada umumnya.
"Kami ini merupakan representasi rakyat di daerah. Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM direspon oleh gelombang penolakan rakyat di seluruh daerah. Kami meminta agar DPD RI di bawah kepemimpinan LaNyalla untuk mendukung gerakan rakyat tersebut," kata Haris.
Dikatakan Haris, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM tak dibarengi dengan standing moral untuk hidup prihatin.
"Jokowi seakan memaksa rakyat untuk memikul beban pemerintah dengan mencabut subsidi BBM," kata dia.
Baca juga: LaNyalla Sesalkan Kenaikan Harga BBM: Subsidi Itu Kewajiban Negara
Di sisi lain, para pejabat tak ada yang sama sekali memberikan contoh kepada masyarakat untuk hidup secara sederhana. Mestinya harus dimulai dari memberikan contoh hidup sederhana sebelum memutuskan untuk menaikkan BBM.
"Agar standing moralnya kuat, maka kami mendorong agar dilakukan audit kekayaan harta para pejabat dari pusat hingga daerah dan diumumkan kepada publik. Kami mendesak Jokowi membentuk tim audit investigasi harta dan kekayaan para pejabat. Kami meminta Ketua DPD RI menyampaikan hal ini kepada Presiden Jokowi," pinta Haris.
Haris juga meminta agar DPD RI tak menutup mata terhadap proses reformasi di tubuh Polri. Apalagi, berkaitan dengan kasus pembunuhan Brigadir J oleh Irjen Ferddy Sambo yang menggegerkan publik, Harys menilai sulit Polri melakukan reformasi secara internal.
"Jadi, kami mendorong agar DPD RI membentuk Pansus Reformasi Total Polri. DPD RI tak boleh menutup mata terhadap hal tersebut. Sebab, posisi Polri hari ini adalah hasil perjuangan berdarah-darah mahasiswa pada 1998," urai Haris.
Aktivis UN WCI Campaign Indonesia, Hartsa Mashirul menambahkan, aspirasi penolakan kenaikan harga BBM ini disampaikan karena memang rakyat mengalami kebuntuan dalam menyalurkan pendapatnya. "Maka, membludaklah aksi unjuk rasa di berbagai daerah sebagai saluran aspirasi," ujar Hartsa.
Hartsa menilai pemerintah seperti memberikan subsidi kepada para koruptor lantaran tak bergerak cepat melakukan pembenahan internal dari praktik korupsi. "Tahun 2020, APBN kita yang dikorupsi itu lebih dari Rp56 triliun. Sedangkan subsidi rakyat untuk Pertalite hanya Rp11 triliun. Tentu ini kejahatan terhadap rakyat jika dibiarkan," tegas Hartsa.
Pada kesempatan itu, Hartsa juga menyinggung soal kejahatan trans-nasional yang berkaitan dengan perjudian, perdagangan orang, pencucian uang, narkotika dan lain sebagainya yang dapat mempengaruhi kredibilitas Indonesia di mata dunia.