Baca tanpa iklan
"Kalau memang janjinya gratis ya harus dilihat betul apakah ini memang perlu digratiskan. Kalau digratiskan berapa lama, apakah sebulan, setahun, apa beberapa tahun, kan mesti ada batas waktunya," tambahnya menjelaskan.
Tanggapan Dinas Perumahan Soal Polemik Kampung Susun Bayam
Rencana pengalihan pengelolaan Kampung Susun Bayam dari PT Jakarta Propertindo (Jakpro) ke Pemprov DKI masih opsi.
Hal ini diutarakan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta Sarjoko usai menghadiri rapat peripurna pengesahan RAPBD DKI 2023 pada Selasa (29/11/2022) kemarin.
"Masih opsi. Belum jadi. Rencananya akan diserahkan ke Pemprov DKI yang nanti suatu saat akan dikelola oleh dinas perumahan, tapi masih opsi," katanya di lokasi.
Sejauh ini, lanjut dia, pihaknya masih melakukan koordinasi dengan PT Jakpro perihal hunian Kampung Susun Bayam.
Selanjutnya dalam waktu dekat bakal digelar rapat kembali terkait permasalahan ini.
Namun, bila menjadi rusunawa maka tarif sewa Kampung Susun Bayam bakal merujuk pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penyusunan Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan. Di mana, di dalamnya biaya sewa termahal sebesar Rp1 juta.
"Kampung susun bayam masih kota koordinasikan dengan pihak Jakpro dan bpbumd dan rencananya akan dikoordinasikan lintas asisten, karena masing-masing. Kalau perumahan di bawah asisten pembangunan kemudian Jakpro di bawah perekonomian. Dan juga terkait masyarakat nanti ada perlunya asisten pemerintah Bu Fitri Plt Kepala BPBUMD dan dalam waktu dekat akan segera dirapatkan kembali," jelasnya.