Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Setahun jelang Pemilu 2024, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mewanti-wanti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk menekan angka golput.

Pasalnya pada pemilu 2019 silam, angka golput akibat administratif mencapai lima persen.

Oleh karena itu, Mujiyono meminta Dinas Dukcapil DKI untuk memperkuat sinkronisasi data kependudukan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI, khususnya terkait update data terbaru pemilih Jakarta.

"Karena banyak sekali didapatkan warga penghuni rusun atau apartemen iti mereka kehilangan hak pilih atau sering disebut golput administratif," ucapnya dalam keterangan tertulis, Minggu (22/1/2023).

"Pada akhirnya, mereka pun enggan datang ke TPS untuk mencoblos," sambungnya.

Baca juga: KPU DKI akan Pinjam Lagi GOR Pemprov DKI Jakarta untuk Gudang Logistik Pemilu 2024

Politikus senior Partai Demokrat ini pun turut menyoroti masalah data nomor identitas kependudukan (NIK) ganda.

Mirisnya lagi, persoalan NIK ganda ini acap kali dapat lolos hingga saat pengumuman daftar pemilih tetap.

"Ini kan banyak sekali, seringkali waktu pendaftaran data pemilih di awal bahkan sampai dengan daftar pemilih berkelanjutan masih ada beberapa kendala soal double NIK," ujarnya.

Baca juga: NasDem DKI Anggap Jalan Berbayar Hanya Pindahkan Kemacetan: Setelah Pemilu Baru Dibahas

Ia pun menduga, persoalan double NIK ini terjadi pengurusan dokumen yang tak swsuai dengan prosedur.

"Secara fisik ada, cuma setelah dicek di data base NIK-nya itu double," kata dia.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News