Baca tanpa iklan
Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Jelang penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2023, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melarang adanya kegiatan galian di sepanjang jalan protokol.
Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho pun memastikan tak akan ada kegiatan galian lobang hingga September 2023 mendatang.
"Pak Pj Gubernur DKI kemarin menyampaikan dalam rangka kita menyongsong ASEAN Summit di KTT ASEAN itu, tidak ada lagi yang namanya galian," ucapnya, Rabu (25/1/2023).
Walau demikian, Hari masih memberi kesempatan hingga Februari mendatang bagi pihak-pihak yang ingin melakukan pengerjaan galian, seperti untuk pembuatan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJTU).
Namun sebelum membuat galian, Dinas Bina Marga bakal lebih dulu melakukan memeriksa perihal perencanaan kegiatan.
Baca juga: Delman di Monas Hanya Boleh Beroperasi Sabtu-Minggu, Heru Budi: Persiapan KTT ASEAN
Bila dirasa pekerjaan tersebut akan memakan waktu lama, maka izin tak akan diberikan.
"Kalau mau gali menggali mungkin masih busa di bulan-bulan ini sampai bulan depan," ujarnya.
Lantaran kegiatan KTT ASEAN ini akan terpusat di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, Hari pun meminta supaya pengerjaan SJUT dialihkan ke wilayah pinggiran.
"Kalau di pinggir-pinggir, seperti di (Jakarta) Timur ya monggo saja. Tapi, kalai (jalan) protokol sudah kami larang," kata dia.
Walau demikian, Pemprov DKI tetap berkomitmen menggencarkan penyelenggaraan SJUT di tahun 2023 ini.
Dinas Bina Marga DKI Jakarta menugaskan anak perusahaan BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro), PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) untuk mengerjakan SJUT sepanjang 115 kilometer di 32 ruas jalan di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.
Untuk mengerjakan penugasan tersebut, PT JIP berkolaborasi dengan PT Modular Inti Konstrindo (MIKO).
Hari yang turut hadir dalam penandatanganan kerja sama ini pun berharap, Jakarta bisa segera bebas dari kabel udara.
"Ini diharapkan agar penyelenggaraan SJUT bisa dioptimalkan sehingga dapat terwujud penataan kota dan kota terbebas dari kabel udara," tuturnya.
"Serta mewujudkan penataan ruang bawah tanah dalam penataan penempatan jaringan utilitas di dalam SJUT," sambungnya.
Adapun kontrak kerja sama yang disepakati antara JIP dan MIKO ialah selama dua tahun untuk mengerjakan pembangunan dan pengelolaan SJUT sepanjang 48 kilometer.
Pengerjaan ini akan dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap pertama di tahun ini sepanjang 30 kilometer dan di 2024 sepanjang 18 kilometer.
"Kerja sama ini menjadi salah satu langkah strategis JIP untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembangunan maupun pengelolaan SJUT di kawasan Jakarta Selatan sepanjang kurang lebih 48 kilometer," kata dia.
"Tujuannya untuk menghadirkan solusi infrastruktur jaringan utilitas telekomunikasi yang sangat penting bagi transformasi digital di Jakarta," sambungnya.
Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News