"Kesan yang timbul adalah kebobrokan manajemen Pemprov DKI masih akan berlanjut hingga beberapa tahun dampak kebijakan Anies," ucapnya saat dikonfirmasi, Senin (9/1/2023).

Gilbert pun mengingatkan Heru yang juga menjabat sebagai Kepala Sekretariat Kepresidenan untuk terbuka dalam mengelola keuangan.

Pasalnya, Heru acap kali justru melempar tanggung jawab penyelenggaraan Formula E kepada pihak Jakpro.

Padahal ada anggaran APBD Rp 560 miliar yang digelontorkan untuk membayar commitment fee Formula E.

"Alasan yang mengatakan Jakpro yang bertanggungjawab, juga sekarang B to B (business to business) tidak menghilangkan adanya kesalahan manajemen era Anies

Oleh karena itu, Gilbert menuntut supaya Heru bisa turun tangan dan ikut membenahi bobroknya manajemen Jakpro yang dinilai tak terbuka soal penyelenggaraan Formula E.

Ia pun menilai, persoalan adanya audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) seharusnya tak jadi alasan audit oleh akuntan publik tak bisa dilakukan.

"Kegagalan memberikan hasil audit secara terbuka ke publik bukan hanya tanggung jawab Japro semata, tetapi tanggung jawab Pemprov DKI atau dalam hal ini gubernur yang sedang menjabat," tuturnya.