Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM - Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP, Jhonny Simanjuntak menyebut polemik warga Kampung Tanah Merah yang menempati lahan di area depo Pertamina Plumpang memang begitu ruwet.

Diketahui, pasca-kebakaran hebat yang terjadi pada Jumat (3/3/2023) malam meninggalkan polemik soal lahan permukiman di Kampung Tanah Merah, Plumpang, Koja, Jakarta Utara.

Lahan di Kampung Tanah Merah yang jadi lokasi kebakaran Depo Plumpang itu sebenarnya merupakan milik Pertamina.

Namun seiring waktu, lokasi tersebut diserobot oleh warga yang membangun permukiman di sana hingga menjadi kawasan padat penduduk saat ini.

Jhonny menyebut setidaknya ada beberapa faktor yang membuat permukiman di Kampung Tanah Merah tetap bertahan di area depo Pertamina Plumpang.

Baca juga: Ahok yang Komisaris Pertamina, Kok Bisa PDIP Salahkan Anies Soal Korban Kebakaran Depo Plumpang

Politisi PDIP itu menyebut, warga setempat memang ngeyel tak mau pindah dari Kampung Tanah Merah.

Pasalnya, di sisi lain Pertamina juga terkesan tak tegas untuk menertibkan lahannya dari bangunan ilegal.

Disampaikan Jhonny, sebenarnya Pertamina memiliki kesempatan untuk menertibkan bangunan yang ada di Kampung Tanah Merah saat terjadi kebakaran pada tahun 2009 silam.

Baca juga: Duka Keluarga Korban Kebakaran Plumpang Tunggu Identifikasi: Anak Sudah Dibawa, Tinggal Ibunya

Namun sayangnya, hal itu tak dilakukan hingga akhirnya permukiman di sana kian padat.

"Kejadian 2009 sebenarnya momentum banget waktu itu untuk bisa merelokasi warga," kata Jhony saat dihubungi, Senin (6/3/2023). 

"Hanya saya lihat Pertamina juga kayaknya enggak punya saya katakan kemauan untuk menyelesaikan ini secara tuntas," lanjutnya.

Dapat Angin Surga dari Anies

Dipaparkan Jhonny, Warga Kampung Tanah Merah itu kian bersikeras tak mau pindah dari wilayah tersebut setelah mendapat angin surga dari Anies Baswedan yang kampanye Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 silam.

Saat itu, Anies berjanji tidak akan memindahkan warga Kampung Tanah Merah.

"Anies itu menjanjikan warga kepemilikan pada waktu itu kepada mereka. Kan sesuatu yang enggak mungkin gitu. Bahkan beliau menandatangani pakta integritas," kata Jhony.

"Dia ngasih angin yang enggak masuk di akal. Dan itu sudah ditandatangani, ada pakta integritas lho waktu itu," lanjutnya.

Setelah terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB) sementara kawasan kepada warga Kampung Tanah Merah pada Oktober 2021.

Adapun penerbitan izin itu dimaksudkan agar warga di san bisa mengakses fasilitas pemerintah, meski huniannya berdiri di lahan ilegal dan berlaku selama tiga tahun.

Menurut Jhonny, penerbitan IMB sementara kawasan itu hanyalah jalan pintas bagi Anies yang sudah kepalang janji kepada warga di Kampung Tanah Merah.

"Nah ketika sudah Pak Anies terpilih, bagaimana merealisasikan hak kepemilikan, ini kan tanah Pertamina. Kan enggak bisa, yang memberikan itu kan bukti hak miliknya itu kan berhubungan dengan BPN juga kan, enggak segampang itu.

Nah akhirnya muncul waktu itu pemikiran beredar bahwa Pak Anies memberikan IMB, tapi IMB kawasan. Jadi kawasan itu diberikan izin mendirikan bangunan," papar Anies.

Padahal, ujar Jhonny, selama ini tanpa ada IMB pun masyarakat sudah di Kampung Tanah Merah sudah membangun permukiman ilegal.

Baca juga: Misteri Banjir Menahun Tak Kunjung Surut di Gang Cue, PR Pemerintah Kota Bekasi yang Belum Selesai

Jhonny pun menyayangkan sikap Anies tersebut karena tak berkoordinasi dengan Pertamina selaku pemilik lahan tersebut.

"Kan sebenarnya akal-akalan ini. Tetapi juga pihak Pertamina enggak punya kemauan yang kuat untuk bisa menyelesaikan ini. Memang enggak gampang sih. Karena masyarakat sudah sepadat itu di sana," ujar dia. 

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News