Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi kembali membuka opsi jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) untuk penanganan polusi udara di Jakarta yang kian parah.

Namun, opsi penerapan ERP belum akan dilakukan dalam waktu dekat ini, melainkan bisa menjadi sebagai salah satu upaya jangka panjang penanganan buruknya kualitas udara Jakarta.

Selain penerapan ERP, Pras menyebut langkah solutif yang diingankannya diterapkan di Jakarta yakni soal peralihan ke kendaraan listrik dan meningkatkan kualitas transportasi massal.

"Ya kita kan semua akan menuju kesitu ke mobil listrik, nah kita tetap berkampanye bagaimana masyarakat menggunakan mobil listrik.

Yang kedua transportasi massal juga lagi berjalan, ya mudah-mudahan kan gak langsung tiba-tiba jadi kan lagi berjalan semua. Kan ada pembangunan MRT fase dua, entar di fase tiganya, semuanya lagi berjalan," ujar Pras kepada wartawan di DPRD DKI Jakarta, Selasa (20/6/2023).

Saat transportasi massal sudah kian terintegrasi dan masyarakat telah beralih ke kendaraan listrik barulah Pemprov DKI melakukan kebijakan jangka panjang yang konkrit untuk tangani polusi udara.

Baca juga: DPRD DKI Jelaskan Prosedur Pengembalian Raperda, Wacana Jalan Berbayar di Jakarta Resmi Dibatalkan?

Pasalnya, polusi di udara Jakarta bukan hanya disumbang oleh warga ibu kota tapi disumbang juga oleh warga dari kota-kota satelit.

"Dari situ baru penekanannya, aturannya ada mungkin jadi ERP atau apa karena Jakarta sebagai penunjang Bekasi, Bogor, Tangsel, semua kan larinya ke sini," kata Pras.

Minta Pemprov Tiru Pemerintah Los Angeles

Sebelumnya, Pras meminta Pemprov DKI meniru yang diterapkan oleh pemerintah Los Angeles (LA) Amerika Serikat yang menyediakan banyak fasilitas penunjang untuk mobil listrik.

Utamanya dengan memperbanyak tempat pengisian baterai agar warga mau beralih ke kendaraan listrik.

"Pemerintah harus ada disitu, artinya mempermudah soal tempat pengisian.

Mobilnya kan gak mahal, tapi tempat pengisiannya mahal kan gak bagus juga. 

Maka saya kemarin kunjungan kerja ke LA, programnya adalam bagaimana si  mensosialisasikan mobil listrik ini terhadap masyarakat," ujar Pras.

Pasalnya, Pras menilai saat ini tempat pengisian baterai untuk mobil listrik masih sangat minim di tempat umum.

Hal itu yang membuat warga enggan beralih dari kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan.

"(Pemerintah) wajib mengasih subsidi kepada masyarakat," kata Pras.