Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ratusan warga yang selama ini menjadi penghuni kolong tol Jelambar, Grogol Petamburan, Jakarta Barat bakal memasuki babak baru.

Nantinya, mereka bakal diangkut ke rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) milik Pemprov DKI Jakarta.

Plt Kadis Perumahan dan Permukiman DKI Jakarta, Retno Sulistiyaningrum mengatakan, pihak Pemerintah Kota Jakarta telah mendata siapa saja yang layak untuk mendapatkan rumah Rusunawa.

Nantinya, mereka akan ditempatkan di dua Rusunawa yangbada yang ada di DKI Jakarta yakni di Rusunawa Penjaringan Jakarta Utara dan Rusunawa Tipar Cakung Jakarta Timur.

"Pihak Wali Kota Jakarta Barat sudah berkoordinasi dengan kita kami diminta menyediakan 52 unit (kamar) rusun," ujar Plt Kadis Perumahan dan Permukiman DKI Jakarta, Retno Sulistiyaningrum saat rapat dengan anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Selasa (11/7/2023).

Namun, Retno tidak menjelaskan secara rinci kapan pemindahan warga kolong tol tersebut berlangsung.

Sebelumnya, Lurah Jelambar Baru, Danur Sasono mendata 83 kepala keluarga (KK) yang menghuni pemukiman liar tersebut, dengan perincian KTP DKI 52 KK dan non DKI 31 KK.

"Untuk warga DKI ada yang dari Jelmabar Baru, Angke, Jembatan Besi, Kalideres dan Tambora. Sementara itu yang dari luar DKI ada Ciamis, Tegal, Tangerang, Banten dan Sukabumi," kata dia.

Baca juga: PDIP Minta Pemprov DKI Relokasi Warga Kolong Tol Jelambar ke Rusun Tanpa Ada Gesekan

Beberapa waktu lalu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi kembali angkat bicara terkait permukiman liar di kolong tol, Jakarta Barat.

Menurut Pras, sapaan karibnya, fenomena permukiman liar di tempat yang seharusnya steril adalah masalah klasik tata ruang di Jakarta.

Ia pun meminta pemerintah setempat untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Kalau itu masalah klasik. Pemerintah daerah seharusnya kan ada satpolnya di wilayah, ada lurahnya di wilayah," kata Pras kepada wartawan di DPRD DKI Jakarta, Selasa (20/6/2023).

Menurutnya, jika pemerintah setempat menjalankan tugas dengan semestinya maka tak bakal ada permasalahan semacam ini.

"Kalau ada pemerintah di dalam situ orang gak mungkin (tingal disitu)," ujar Pras.

Pras meminta permukiman ilegal semacam ini harus segera ditertibkan jangan sampai menunggu kian menjamur.

"Entar tiba-tiba dikasih listrik, ya manjang dia disitu, nah yang kaya gitu pemerintah harus ada.

Kalau provinsi kan ada Forkompimda, tinggal komunikasi dengan aparat terkait ngomong di sosialisasikan," kata Pras.