Bila sudah menerima surat permohonan tersebut, Prasetyo tak akan serta merta langsung menyetujui pembentukan Pansus JIS.
Menurutnya, harus ada urgensi yang jelas sebelum Pansus JIS dibentuk.
“Setelah ada surat itu, saya tanya dulu dong urgensinya apa. Kalau semua permasalahan dibuat masalah ya tak akan selesai,” ujarnya.
Politikus senior PDI Perjuangan ini menilai, sejatinya pemerintah pusat sudah mau turun tangan menangani polemik JIS tersebut.
Pemerintah pusat pun sudah berkomitmen untuk membenahi sejumlah sarana dan prasarana JIS yang dinilai belum memenuhi standar organisasi sepak bola internasional (FIFA).
“JIS ini urgensinya untuk kepentingan olahraga karena kita mau jadi tuan rumah Piala Dunia U-17. Tapi saat ini persoalan JIS sudah ditangani pemerintah pusat,” tuturnya.
Sebelumnya, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk menelusuri kesalahan pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) sehingga disebut-sebut tak berstandar organisasi sepak bola internasional (FIFA).
“Audit total dari aspek perencanaan maupun pembangunan. Bentuk Pansus JIS jika dipandang perlu,” ucapnya saat dikonfirmasi, Senin (10/7/2023).
Menurutnya, pembentukan Pansus JIS ini perlu dilakukan sebagai langkah legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Terlebih, JIS yang dibangun di era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah menghabiskan anggaran hingga Rp4,5 triliun.
“DPRD pasti berupaya memaksimalkan fungsi pengawasannya sebagai pengejawantahan amanat harapan warga,” ujarnya.
Ia pun menduga, ada kesalahan dalam pembangunan JIS yang digadang-gadang jadi kandang Persija Jakarta itu.
Hal ini bisa dilihat dari pernyataan resmi perusahaan jasa konsultan Buro Happold yang menyebut ada beberapa aspek yang dipenuhi dalam pembangunan JIS.
“Ini menegaskan bahwa ada malpraktek dalam perencanaan dan pembangunan stadion JIS. Jadi, tidak mengherankan jika banyak sekali kekurangan fasilitas stadion JIS dan jauh dari standar internasional,” kata dia.
Oleh karena itu, ia menegaskan perlunya dibentuk Pansus JIS untuk menelusuri bobroknya pembangunan JIS.
“Konkretnya harus ada penanganan teknis secara mendasar, baik jangka pendek maupun jangka panjang untuk sarana dan prasarana di JIS,” tuturnya.