Ada Masalah Polusi Udara, PKS Sindir Pemprov Pimpinan Heru Budi Cuma Semangat yang Berkaitan Cuan

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, Dedi Supriadi menganggap Pemprov DKI hanya  semangat mencari cara yang menghasilkan cuan dalam upaya menekan polusi udara di Jakarta.

Hal itu disampaikannya saat Komisi D memanggil jajaran Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta membahas soal polusi udara yang kian mengkhawatirkan.

"Nah, kalau ini saya lihat dari paparan tadi, pola-pola saya setuju lah soal penanaman pohon dan lain-lain. 

Tapi, beberapa hal kayaknya lebih semangat ketika berbicara mengenai hal yang berkaitan dengan cuan. Uji emisilah, tarif parkir lah, tilang, semuanya berkaitan dengan uang," kata Dedi di ruang rapat Komisi D DPRD DKI Jakarta, Selasa (22/8/2023).

Sementara itu, Dedi belum melihat adanya keseriusan dari Pemprov DKI untuk menambah fasilitas yang memadai agar masyarakat mau beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.

Padahal, salah satu penyebab polusi udara berasal dari gas buang kendaraan bermotor.

"Saya gapernah dengar ada keseriusan dari pemprov untuk menyediakan fasilitas park and ride bagi pengendara agar mereka bisa pindah dari kendaraan pribadi ke kereta api atau LRT yang bentar lagi bisa jalan, Transjakarta, sehingga mereka meninggalkan kendaraan pribadi mereka sehingga mengurangi polusi udara. 

Ini tentunya juga perlu dipertanyakan," paparnya.

Selain itu, terkait pembatasan usia pakai kendaraan lantaran dianggap menjadi sumber polutan juga disebutnya hanyalah sebatas janji manis belaka.

"Wacana untuk pembatasan tahun kendaraan itu cuma sekedar wacana. 

Gapernah ada aksi real untuk membatasi tahun kendaraan, saya minta ketegasan," kata Dedi.

Dalam kesempatan tersebut, Dedi juga meminta Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta memberikan penjelasan mendetail apa yang sebenarnya menjadi faktor mayoritas terjadinya polusi udara.

Pasalnya, ujar Dedi, jika mengacu saat pandemi Covid-19 lalu dimana adanya pembatasan mobilitas warga namun pada kenyataannya juga sempat tercemar polusi udara.

"Tentu jadi pertanyaan di masyarakat apa benar kendaraan bermotor jadi penyebab utama dari ini, sementara sebagian besar masih banyak sekali warga Jakarta yang pendapatannya bergantung pada mobilitas kendaraan bermotor," ujarnya.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News