Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Kepemimpinan Anies Baswedan saat menjabat Gubernur di DKI Jakarta tak membuat para ahli puas berdasarkan hasil survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia.
Survei yang dilakukan CSIS Indonesia, melibatkan 170 ahli dari berbagai profesi antara 28 Maret hingga 12 April 2022.
Hasilnya mengungkapkan bahwa sekitar 51,8 persen ahli tidak puas dengan kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sementara 47,7 persen menyatakan puas.
Peneliti CSIS Noory Okhtariza menjelaskan, beberapa program strategis Pemprov DKI dinilai positif, seperti upah (69,4 persen), transportasi (64,7 persen ), harga kebutuhan pokok (54,1 persen ), dan harmoni sosial (53,5 % ).
Namun, sejumlah program lain seperti birokrasi, lapangan kerja, lingkungan, dan hunian layak menerima penilaian yang lebih rendah.
Penyediaan hunian layak atau fasilitas perumahan mendapat penilaian paling rendah, hanya 24,7 persen.
"Kita dapati persepsi yang terbelah. Tingkat kepuasan disini kita lihat angkanya itu 47,6 persen. Sementara yang tidak puas 51,8 persen. Jadi terbelah walaupun jumlah yang tidak puas itu lebih banyak," katanya.
"Tetapi kita lihat catatan yang paling negatif diberikan oleh responden disini adalah soal penyediaan hunian yang layak atau fasilitas perumahan. Kita tahu akses kemudian juga dari segi harga, dari segi lokasi itu sulit dan semakin sulit di Jakarta. Ini angkanya 24,7 persen," sambungnya.
Menurut Noory, para ahli cenderung lebih objektif dan paham tentang kompleksitas isu di Jakarta serta dampak dari suatu kebijakan.
Meski demikian, survei CSIS menunjukkan bahwa masih ada bidang-bidang tertentu di mana Pemprov DKI Jakarta mendapatkan penilaian tinggi.
Hasil survei CSIS ini kontras dengan hasil survei Populi Center, yang menyatakan 73,3 persen responden puas dengan kinerja Pemprov DKI Jakarta.
Survei Populi Center menemukan 86 persen kepuasan terhadap kepemimpinan Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria.
Perbedaan hasil survei ini menyoroti variasi dalam persepsi publik terhadap pemerintahan DKI Jakarta, dengan penilaian yang beragam tergantung pada metode survei dan kelompok responden.