Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM -  Para guru honorer terus mengupayakan nasib mereka agar segera bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Sebanyak 500 guru honorer kemarin melakukan audensi di dua kementerian sekaligus. 

Pertama, mereka beraudensi dengan Dirjen Guru, Tenaga, dan Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Kedua, para guru honorer juga berdiskusi di Kantor Kemenkumham. 

Setelah dari Kemenkumham rombongan guru ini mendatangi Kantor KPU RI pada Rabu sore harinya.

Mereka datang dari berbagai daerah untuk memastikan formasi bagi guru honorer dalam seleksi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) P3K pada tahun ini.

Ketua Umum PGRI Teguh Sumarno mengatakan, pihaknya hanya memfasilitasi rombongan guru honorer yang meminta penjelasan formasi pengangkatan P3K.

“Teman-teman guru honorer yang datang ingin menyampaikan aspirasi dan meminta kejelasan terkait formasi P3K," kata Teguh saat dikonfirmasi, Kamis (29/2/2024).

Sementara itu, Ketua Umum Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori (GTKHNK) wilayah Jawa Timur, Muhammad Yudha, mengungkapkan, formasi honorer di daerah belum maksimal, masih banyak di daerah yang belum membaik. 

Yudha berharap formasi pengangkatan guru honorer jadi P3K ini ditarik ke pusat dan dilakukan pengakatan oleh Kemendikbudristek. 

“Karena ada di beberapa daerah yang pemdanya tidak ada formasi guru honorer untuk diangkat jadi P3K. Nah, kami ingin formasi ini diambil alih oleh pemerintah pusat, khususnya Kemendikbudristek,” jelasnya.

Audiensi para guru honorer ini diterima oleh Dirjen GTK Kemendikbudristek Nunuk Suryani.

Menurut data, saat ini Kemendikbudristek membuka 419.146 formasi bagi guru honorer dalam seleksi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada tahun ini.

Salah satu pertanyaan audiensi terkait guru honorer adalah nasib guru honorer status P untuk kategori P1, P2, dan P3 pada seleksi PPPK guru 2024, 

Dalam pertemuan itu, disampaikan bahwa guru honorer yang lulus dengan status P, Kemendikbudristek tidak akan mengetes ulang.

Sementara itu, kedatangannya ke Kantor Kemenkumham untuk meminta kejelasan terkait adanya 2 SK Kemenkumham kepengurusan PB PGRI, yakni PB PGRI versi Teguh Sumarno dan versi Unifah Rosyidi.

Sedangkan terkait orasi di KPU RI, para guru honorer ini berharap siapapun pemimpin yang terpilih bisa merealisasikan program untuk mengsejahterakan para guru honorer.

"Kami berharap siapa pun nanti yang menang pilpres yang diumumkan KPU bisa merealisasikan programnya, terutama kenaikan gaji guru honorer menjadi Rp 2 juta per bulan. 

Kami ucapkan terima kasih kepada KPU yang sudah menjalankan pesta demokrasi Pemilu 2024 dengan damai dan tertib,” ujarnya.

Baca artikel menarik TribunJakarta.com lainnya di Google News