Baca tanpa iklan
TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Nasib Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 masih terganjal dukungan Partai NasDem.
Pasalnya, Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni menyebutkan partainya masih berpeluang membatalkan dukungannya terhadap Anies Baswedan.
Apalagi, mantan calon presiden itu belum menerima surat rekomendasi resmi dari NasDem untuk maju di Pilkada Jakarta 2024.
Menanggapi pernyataan Ahmad Sahroni, pengamat politik Ujang Komarudin menduga Anies Baswedan melakukan offside atau melebihi batas yang diinginkan NasDem.
Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar melihat ucapan Sahroni merupakan perintah Partai NasDem.
"Bisa jadi dalam konteks pernyataannya Pak Sahroni tersebut mungkin, ya, Anies dianggap offside gitu. Anies dianggap, ya, tidak lapor atau berjalan sendiri tanpa komunikasi misalkan dengan NasDem itu bisa terjadi sehingga tidak ada asap, tidak ada api," kata Ujang, Kamis (1/8/2024).
"Tidak ada pernyataan Sahroni kalau tidak ada mohon maaf, ya, perintah dari partai untuk mengatakan itu," imbuhnya.
Ujang mengingatkan Anies Baswedan mengenai dukungan yang diberikan Partai NasDem untuk berkontestasi di Pilkada Jakarta 2024.
"Dukungan itu tidak ada yang gratis, no free lunch dan tidak ada yang ikhlas walaupun memang NasDem seminggu yang lalu mengatakan dukungannya kepada Anies untuk maju tanpa katakanlah mengusulkan calon wakil gubernurnya," kata Ujang.
Ujang menuturkan adanya kepentingan dibalik dukungan partai politik terhadap calon kepala daerah
"Tetapi sekali lagi di politik itu tidak ada yang gratis, tidak ada yang ikhlas," imbuhnya.
Ujang pun menilai pernyataan Ahmad Sahroni merupakan sikap dari Ketum NasDem Surya Paloh. Apalagi, peta politik di Jakarta dinamis hingga pendaftaran cagub-cawagub di KPUD DKI Jakarta.
"Saya meyakini seperti itu, ya, sikap partai dan tidak ada yang salah dari pernyataannya Sahroni tersebut. Kenapa? Ya, semuanya memang masih dinamis, semua apa pun bisa terjadi, ya, dalam politik di detik-detik akhir bisa mencalonkan bisa juga tidak," ucap dia.
"Dan itu adalah sebenarnya format umum dalam konteks koalisi di Indonesia. Semua tidak ada yang pasti dalam konteks sebelum didaftarkan di KPU nanti di 27 hingga 29 Agustus (2024)," tutup dia.
Pernyataan Sahroni