"Artinya, gubernur yang tidak organik atau tidak memiliki hubungan kultural dan emosional dengan warganya," kata Ubedilah kepada Kompas.com.

Di sisi lain, Ubedilah mengatakan, ajakan untuk coblos tiga paslon pada Pilkada Jakarta 2024 yang masih bergaung hingga kini bukan merupakan tindakan pidana.

Demikian pula dengan ajakan untuk golput atau memilih untuk tidak memilih, baik karena alasan ideologis maupun teknis.

"Sepengetahuan saya belum ada pasal di dalam Undang-Undang (UU) Pilkada bahwa semacam ajakan coblos tiga p

3 Paslon

Seperti diketahui, gerakan coblos 3 paslon mucul dari para Anak Abah karena kekecewaan atas gagalnya Anies Baswedan maju Pilkada Jakarta 2024.

Sejumlah partai yang sempat menyatakan dukungan, mundur dan mencalonkan sosok lain.

Para partai itu di antaranya, NasDem, PKB dan PKS. Padahal hubungan ketiga partai tersebut dengan Anies sudah terbangun sejak Pilpres 2024.

PDIP Jakarta yang juga bulat mengusung Anies tidak mendapat persetujuan dari ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri.

Pada akhirnya, Pilkada Jakarta 2024 diikuti tiga paslon.

Pertama adalah Pramono Anung sebagai cagub, dengan Rano Karno sebagai wakilnya.

Kedua kader PDIP itu diusung oleh partainya sendiri dengan bantuan Hanura.

Sedangkan paslon kedua adalah Ridwan Kamil-Suswono. RK, sapaan karib sang cagub, merupakan kader Golkar, sedangkan Suswono berasal dari PKS.

Pasangan bernama RIDO itu diusung koalisi besar berisi 13 partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, serta Garuda.

Sedangkan paslon ketiga dari jalur independen, Dharma Pongrekun sebagai cagub, dan wakilnya Kun Wardana Abyoto.

Dharma merupakan pensiunan Polri dengan pangkat terakhir jenderal bintang tiga. Sedangkan Kun Wardana merupakan seorang akademisi.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya