Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra
TRIBUNJAKARTA.COM - Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI, mulai bermunculan sejumlah nama yang diisukan bakal mengisi pos menteri di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Sejumlah pihak berharap, nantinya yang menjadi menteri di pemerintahan selanjutnya adalah orang-orang yang memang berkualitas.
"Komposisi Menteri itu keputusan prerogatif presiden terpilih, tentu kita hormati itu. Namun kita berharap didasarkan pada pertimbangan merujuk pada figur berprestasi dan memiliki rekam jejak kemampuan menyelesaikan masalah bangsa, serta berintegritas pada rakyat dan konstitusi," ujar Direktur Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (LBH PB SEMMI) Gurun Arisastra kepada wartawan di Jakarta (11/10/2024).
Dalam hal ini, Gurun menyoroti dua menteri kabinet Joko Widodo yang dinilainya tidak layak kembali menjabat posisi menteri pada kabinet Prabowo-Gibran.
Keduanya yakni Nadiem Makarim yang menjabat Mendikbudristek dan Budi Arie Setiadi selaku Menkominfo.
"Karena kita lihat dan amati, begitu banyak masalah yang ada justru tidak terselesaikan. Ini rekam jejak perlu menjadi catatan untuk kabinet pemerintahan selanjutnya," ujar Gurun
Gurun mengatakan masalah yang tidak terselesaikan oleh kemendikbud seperti tingginya biaya pendidikan, tidak meratanya fasilitas pendidikan, kesejahteraan guru.
"Komersial biaya pendidikan yang tinggi tidak terselesaikan, kampus negeri justru lebih mahal dibanding kampus swasta, masalah UKT, lalu fasilitas di daerah yang tidak merata, kesejahteraan guru yang masih tidak teratasi, bahkan masalah tidak transparansinya penggunaan anggaran," kata dia.
Bahkan, ia menyebut Nadiem jarang ke kantor dan kunjungan ke daerah-daerah untuk melihat langsung potret pendidikan di Indonesia.
"Ini merupakan sikap kepemimpinan yang kurang profesional menggali masalah untuk menyelesaikan masalah," kata Gurun.
Sedangkan Budi Arie, Gurun menilai kinerja Menkominfo banyak terjadi masalah dan sampai saat ini tidak terselesaikan.
"Kita amati Menkominfo Budi Arie ada banyak masalah dan gagal menyelesaikan, seperti bobolnya pusat data nasional, maraknya judi online dan prostitusi online menyebabkan kerusakan ekonomi dan masalah rumah tangga, hingga kalangan remaja sampai dewasa tingkat kriminalitas akibat ini masih tinggi, ini masalah tidak terselesaikan, maka rekam jejak ini perlu jadi catatan untuk tidak memilihnya kembali," papar Gurun.
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya