Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino
TRIBUNJAKARTA.COM, TANJUNG PRIOK - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) meluncurkan roadmap atau peta jalan pengelolaan sampah Jakarta 2025-2026, Senin (17/2/2025).
Diluncurkan di Kantor Wali Kota Jakarta Utara, peta jalan ini menjadi yang pertama di Indonesia terkait pengelolaan sampah secara sistematis dan berkelanjutan, dengan Jakarta Utara sebagai percontohannya.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan, roadmap pengelolaan sampah ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan sampah di Jakarta.
Peta jalan ini mencakup langkah-langkah strategis dari hulu ke hilir.
Mulai dari peningkatan partisipasi masyarakat dalam memilah sampah, penguatan bank sampah dan ekonomi sirkular, hingga optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) dan TPS 3R dengan penerapan teknologi yang lebih efisien.
Sementara di bagian hilir akan melibatkan sektor swasta untuk memperluas jangkauan pengolahan sampah.
Teguh mengatakan, Jakarta Utara dipilih sebagai percontohan dalam implementasi pengelolaan sampah pada sektor hotel, restoran, dan kafe.
"Harapannya adalah aksi ini nantinya akan dapat menginspirasi, memperkuat sinergi, dan juga partisipasi berbagai elemen masyarakat untuk mengelola sampah di Jakarta dengan lebih baik, dengan lebih terintegrasi, dan juga ramah lingkungan," ucap Teguh.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, pengelolaan sampah telah menjadi isu global dan lokal yang harus segera diatasi.
Ia pun menyatakan penyelesaian permasalahan sampah itu harus dimulai dari Jakarta, yang menjadi barometer pengelolaan sampah di Indonesia.
"Jakarta Utara memiliki beban sampah yang cukup berat. Maka dari itu, kami sangat serius dalam menjadikannya pilot project dalam penyelesaian masalah sampah di DKI Jakarta," ujar Hanif.
Hanif lalu mengungkapkan capaian pengelolaan sampah nasional pada 2023 hanya mencapai 39,01 persen.
Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) itu, hampir 60 persen sampah masih dikelola di tempat pemrosesan akhir secara konvensional.
Ia pun mengingatkan pengelolaan sampah di Jakarta harus benar-benar ditangani secara serius.
Pasalnya, masih merujuk data SIPSN, total timbulan sampah di Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 adalah 8.600 ton per hari dan hampir 100 persen pengelolaannya dilakukan secara open dumping di TPA Bantargebang.
Adapun saat ini, TPA Bantargebang yang luas lahannya mencapai 110,3 hektare menampung sampah lebih dari 55 juta ton dengan ketinggian timbunan mencapai 50 meter.
"Kondisi tersebut menggambarkan bahwa sistem pengelolaan sampah di Jakarta saat ini masih menitikberatkan pada tempat pemrosesan akhir sebagai tempat penimbunan sampah yang mengakibatkan pengelolaan TPA menjadi semakin berat, sampah tidak terkeluar dengan baik dan cenderung dilakukan dengan penimbunan di landfill," ucap Hanif.
"Dalam upaya menyelesaikan permasalahan tersebut, diperlukan kolaborasi dengan seluruh pihak terkait agar bersama-sama secara sinergis dengan peran dan tanggung jawab masing-masing dan pihak untuk menyelesaikan sampah di Jakarta," tutupnya.
(TribunJakarta)
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.
Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya