TRIBUNJAKARTA.COM - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bakal menghapus acara wisuda di sekolah.
Selain itu, Politikus Gerindra itu juga menyoroti mahalnya buku kenangan.
Dedi Mulyadi juga telah melarang sekolah menggelar kegiatan study tour, kunjungan ilmiah, hingga kunjungan industri yang biasa dilakukan SMA/SMK.
"Saya kan melarang di sekolah itu bikin kegiatan wisuda karena wisuda itu. Menurut saya cocoknya S1 atau Diploma II. Ini TK wisuda, SD wisuda, SMP wisuda nah ujungnya wisuda ini kan biaya lagi, ribut lagi," kata Dedi Mulyadi dikutip TribunJakarta.com dari akun instagram @dedimulyadi71, Sabtu (1/3/2025).
Dedi mengusulkan kelulusan siswa digelar di sekolah.
Ia mencotohkan dirinya yang mengikuti kelulusan saat itu hanya di sekolah.
"Bila perlu pemprov membangun ruang pertunjukan di setiap sekolah," kata Dedi Mulyadi.
Dedi lalu berjanji akan membangun gedung pertunjukan di sekolah yang memiliki lahan yang luas.
Gedung pertunjukan itu dapat menampung 1000-1500 orang.
Pembangunan gedung pertunjukan itu akan dilakukan secara bertahap. Tujuannya, kata Dedi, agar sekolah bisa menggelar acara di gedung tersebut semisal menonton film atau pertunjukan tari.
Selain itu, Dedi juga menyoroti buku kenangan yang mahal. Menurut informasi, buku kenangan itu mencapai Rp 150 ribu-Rp 400 ribu per anak.
Dedi pun usul agar buku kenangan itu tidak perlu dicetak melainkan dalam bentuk digital.
"Jadi kalau anak pakai album kenangan, kan bisa bikin digital tinggal di foto di google drive. Saya menyimpan kenangan di akun saya di google drive," katanya.
Dedi Mulyadi Larang Study Tour
Dedi Mulyadi mengungkapkan alasan melarang kegiatan study tour, kunjungan ilmiah, hingga kunjungan industri yang biasa dilakukan SMA/SMK.
Hal ini ia sampaikan melalui sebuah video yang diunggah di akun Instagram resminya, Selasa (25/2/2025).
Larangan itu berlaku bagi apapun kegiatan yang berkaitan dengan study tour, yang membebani keuangan orang tua siswa.
Sebab, selama ini biaya study tour selalu dibebankan secara penuh kepada pihak wali murid.
"Saya tegaskan kembali ya, yang kami larang itu adalah kegiatan-kegiatan study tour, kunjungan ilmiah, study industry, kunjungan industri, apapun namanya, yang di dalamnya melakukan pembebanan kepada orang tua siswa," tegasnya, dilansir Instagram @dedimulyadi71.
Dedi melanjutkan, selama ini sebagian besar orang tua siswa harus berutang demi membayar biaya study tour.
Sehingga, menurutnya, hal itu justru menjadi beban ekonomi bagi orang tua siswa karena memiliki tanggungan utang.
"Banyak orang tua siswa yang tidak dalam posisi punya kemampuan keuangan harus ngutang ke sana kemari, yang berakibat pada beban ekonomi hidupnya semakin berat," tambahnya.
Selanjutnya, yang membuat Dedi Mulyadi tegas melarang study tour adalah soal keamanan.
Dedi pun menyinggung peristiwa kecelakaan SMK di Depok ketika melakukan study tour yang berujung pada meninggalnya 11 siswa.
"Kedua, jaminan keselamatan terhadap siswa, seperti terjadi pada waktu kecelakaan SMK di Depok yang mengakibatkan meninggalnya jumlah orang yang banyak."
"Itu adalah pelajaran penting bagi kita semua agar tidak mengulangi peristiwa yang sama," imbuh Dedi Mulyadi.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Cimahi masih menunggu surat resmi terbaru dari Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi untuk memberlakukan larangan study tour sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi, Nana Suyatna, mengatakan penghentian masih menunggu regulasi terbaru terkait larangan study tour sekolah.
"Intinya kami kebijakan secara tertulis dari Pak Gubernur," katanya, Selasa.
Nana tidak menjelaskan apakah larangan study tour telah ditetapkan di sekolah-sekolah jenjang SD maupun SMP di Kota Cimahi.
Meski demikian, Disdik Kota Cimahi masih mengacu pada regulasi study tour berdasarkan surat edaran nomor 64/PK.01/Kesra yang sebelumnya dikeluarkan oleh Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudin pada 8 Mei 2024.
"Karena yang saat ini kami pegang SE pada saat Pak Pj Gubernur," jelasnya.
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya