Banjir di Jakarta

Sebut Pemprov DKI Tak Becus Tangani Banjir, PSI Ungkap Kerusakan Sistem Peringatan Dini

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

PSI KRITIK PEMPROV DKI - Penasihat Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menyoroti banjir besar yang menerjang Jakarta sejak Senin (3/3/2025) kemarin.

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Penasihat Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menyoroti banjir besar yang menerjang Jakarta sejak Senin (3/3/2025) kemarin.

Terlebih, ia menerima laporan dari warga terkait alat peringatan dini banjir di Pengadegan, Jakarta Selatan yang rusak dan tak berfungsi.

“Kami mendapatkan laporan bahwa alat pengeras suara yang seharusnya memperingati warga akan bahaya terjadinya banjir di Pengadegan tidak berbunyi. Padahal, ketinggian air di Bendungan Katulampa pada saat itu sudah mencapai titik kritis,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Rabu (5/3/2025).

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta ini pun menilai pemerintah daerah tak becus dalam memastikan alatnya berfungsi secara optimal.

Padahal, alat peringatan dini tersebut dibeli dengan uang rakyat dengan harga yang cukup mahal.

“Padahal, niatnya adalah untuk memberikan peringatan dini kepada warga. Sehingga, mereka punya jeda waktu untuk bersiap-siap menghadapi banjir,” ujarnya.

Alhasil, warga Pengadegan yang tinggal di bantaran kali tak memiliki cukup waktu untuk menghadapi banjir akibat luapan Kali Ciliwung.

lihat foto KLIK SELENGKAPNYA: Jeritan Pedagang Mega Bekasi Hypermall Saat Menyelamatkan Barang Dagangan Saat Banjir Menerjang Pusat Perbelanjaan di Kota Bekasi, Selasa (4/3/2025).

“Karena alat tersebut tidak berfungsi, maka warga yang tinggal dekat dengan kantor kelurahan, bahkan tidak siap untuk menghadapi bencana yang akan datang pada saat itu,” tuturnya.

Oleh sebab itu, August mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk segera berbenah dan menggencarkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir di sekitar wilayah ibu kota.

"Pemprov DKI Jakarta juga harus melakukan evaluasi. Kalau pengadaan toa mungkin kurang efektif, mungkin anggarannya bisa difokuskan untuk membangun waduk, polder, dan embung yang bisa berfungsi sebagai tempat parkir air,” kata dia.

“Sehingga bisa mengurangi kemungkinan air meluap dan mengakibatkan banjir. Selain itu, normalisasi kali-kali juga harus dilakukan terus," sambungnya.

Sebagai informasi tambahan, sampai siang ini tercatat masih ada puluhan permukiman warga yang dikepung banjir.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat, hingga pukul 14.00 WIB tercatat masih ada 30 RT yang tergenang.

Puluhan RT itu tersebar di sembilan kelurahan yang ada di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Halaman
12

Berita Terkini