Dedi Mulyadi Tampil Di DPR: Sebut Jabar Provinsi Aneh dan Lucu hingga Bangga Jadi Gubernur Konten

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

ANEH DAN LUCU - Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi saat acara silaturahmi Keluarga Paguyuban Pasundan di Gedung Paguyuban Pasundan, Jalan Sumatera, Kota Bandung, Sabtu (12/4/2025). Saat rapat di DPR pada Selasa (29/4/2025), Dedi menyebut Jawa Barat provinsi aneh dan lucu. (Dokumentasi Biro Adpim Jabar)

Sebelum menjabat Jabar 1 pun, Dedi memang sudah akrab dengan dunia perkontenan.

Ia mengunggah video panjang pada akun Youtubnya, Kang Dedi Mulyadi Channel. Subscribernya mencapai 6,77 juta akun.

Dalam sehari, pria yang karib dengan pakaian serba putih itu bisa mengunggah lebih dari satu video.

GUBERNUR KONTEN - Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud (kiri) dan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi di rapat di Komisi II DPR RI, Selasa (29/4/2025). Pada rapat tersebut, Rudy menyapa Dedi sebagai gubernur konten. (Youtube TV Parlemen)

Sedangkan potongan videonya diunggah ke akun Instagramnya (@dedimulyadi71).

Di Instagram, Dedi sudah memiliki 3 juta pengikut.

Aneh dan Lucu

Selain membahas soal julukan gubernur konten, Dedi Mulyadi bicara soal kondisi Jawa Barat dari sisi jumlah dan karakter penduduk hingga otonomi daerah.

Di depan anggota dan pimpinan Komisi II DPR RI serta perwakilan Menteri Dalam Negeri, Dedi memaparkan permasalahan di Jawa Barat dan alternatif solusinya.

Dedi menyebut Jawa Barat aneh lantaran jumlah penduduknya besar namun jumlah desanya sedikit.

Hal itu berpengaruh terhadap dana desa yang tidak ideal.

"Ini Jawa Barat, Jawa Barat ini provinsi menurut saya paling aneh. Jumlah penduduknya hampir 50 juta, terbesar di Indonsia, tetapi jumlah desanya kecil dibanding Jawa Tengah, jumlah kelurahannya kecil dibanding Jawa Tengah, jumlah kecamatannya kecil dibanding Jawa Tengah."

"Sehingga desa di Jawa Barat ada yang menanggung penduduk satu desa 150.000."

"Komposisi dana desa itu pendekatannya tidak seperti itu, tetap saja normatif daerah, ini yang harus segera dilakukan evaluasi," papar Dedi.

Dedi juga bicara soal desa yang karakternya berubah karena industrialisasi harus berubah menjadi kelurahan.

Menurutnya, hal itu penting agar pelayanan masyarakatnya bisa memakai pendekatan birokratif yang lebih cocok dengan warga multikultural khas perkotaan.

"Kemudian yang berikutnya adalah sudah juga semestinya Komisi II memelopori daerah-daerah desa yang sudah berubah karakternya menjadi kelurahan, karena pertumbuhan industri harus segera dibuat kelurahan tidak desa lagi."

Halaman
123

Berita Terkini