Baca tanpa iklan
TRIBUNJAKARTA.COM - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dibela putranya yang juga Anggota Komisi 5 DPRD Jawa Barat, Maula Akbar.
Hal itu terkait aksi walk out Fraksi PDIP dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat pada Jumat (16/5/2025) kemarin.
Sedangkan, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat sekaligus Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono mengungkit pernyataan Fraksi NasDem Tia Fitriani yang sejalan dengan Fraksi PDIP.
Ono Surono pun mengingatkan bahwa membangun Jawa Barat tidak bisa dilakukan oleh gubernur sendirian.
"Bukan hanya Fraksi PDI Perjuangan yang mempunyai sikap atau meminta klarifikasi Gubernur Jawa Barat atas statemennya atas tugas fungsi DPRD Provinsi Jawa Barat hal itu juga disampaikan oleh Fraksi Partai NasDem melalui Ibu Tia," kata Ono dikutip dari akun instagram terverifikasi @ono_surono pada Senin (19/5/2025).
Ono lalu menyampaikan kegiatan setelah Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat yang diwarnai aksi walk out Fraksi PDI Perjuangan.
Ia menuturkan adanya agenda rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Jawa Barat untuk penyusunan agenda kegiatan.
Rapat Bamus dipimpin oleh Ono Surono, Iwan Suryawan dari Fraksi PKS dan MQ Iswara dari Fraksi Golkar. Rapat itu dihadiri seluruh fraksi DPRD Jawa Barat.
Hasilnya, kata Ono, rapat menyepakati untuk tiak mengagendakan pembahasan Raperda yang disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Sebelum Dedi Mulyadi memberikan klarifikasi atas pernyataannya dalam forum Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Cirebon.
"Kesimpulannya sikap ini merupakan sikap lembaga, sikap seluruh fraksi DPRD Provinsi di Jawa Barat, bukan sikap orang per orang, bukan fraksi per fraksi tapi ini keseluruhan," kata Ono.
Selain itu, Ono mengungkapkan pihaknya kembali menggelar rapat paripurna DPRD Jawa Barat pada tanggal 21 Mei 2025.
Melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah, kata Ono, pihaknya berharap Dedi Mulyadi dapat hadir dan langsung memberikan klarifikasinya.
"Pastinya, kita susun agenda pembahasan, kita susun agenda-agenda kegiatan yang intinya membangun Jabar tdak bisa dilakukan oleh gubernur sendiri, tapi bersama-sama dengan DPRD itu amanah dari UU yang mengatur mengenai pemerintahan daerah untuk mewujudkan tata kelola yang baik demi terwujudnya visi misi program gubernur Jabar," jelasnya.
Dedi Mulyadi Dibela Putranya
Sementara itu, putra sulung Dedi Mulyadi, Maula Akbar menyatakan hubungan antara eksekutif dan legislatif di provinsi tersebut dinilai tetap solid.
Anggota Komisi 5 DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Gerindra itu menegaskan bahwa aksi walk out hanya dilakukan oleh sebagian kecil anggota dewan, sehingga tidak mempengaruhi jalannya pemerintahan maupun hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif.
"Yang walk out hanya segelintir, mayoritas anggota DPRD masih mendukung kebijakan dan kinerja Gubernur dalam menjalankan program-program pemerintah daerah," ujar Maula kepada wartawan di Resimen Armed 1/ Sthira Yudha Purwakarta, Minggu (18/5/2025).
Diketahui sebelumnya, Fraksi PDIP menyatakan aksi walk out sebagai bentuk protes atas sikap Gubernur Jawa Barat yang dinilai tidak melibatkan DPRD dalam pengambilan kebijakan penting.
Fraksi PDIP memprotes pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang terkesan mendiskreditkan DPRD Jawa Barat.
Anggota DPRD Jabar dari Fraksi PDIP, Doni Maradona mengungkit superhero Superman saat menyampaikan protes dalam rapat paripurna tersebut.
Aksi protes Fraksi PDI Perjuangan itu berlanjut walk out setelah Pimpinan DPRD Jawa Barat membuka rapat paripuna.
Awalnya, Doni menyampaikan bahwa terdapat pernyataan Dedi Mulyadi yang mendiskreditkan DPRD Jabar saat berpidato di acara Musrembang di Cirebon pada 7 Mei 2025.
"Sembilan hari yang lalu Gubernur di acara sakral, ada pernyataan Gubernur yang menurut saya ini perlu kita sikapi, beliau menyampaikan dan saya berpikiran beliau mendiskreditkan DPRD Jabar, Gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan pendapat teman-teman DPRD," ujar Doni, Jumat (16/5/2025).
Hari ini, kata dia, Pemprov Jabar membutuhkan DPRD untuk membahas Raperda. Gubernur tidak bisa jalan sendiri membuat Perda.
"Saya berharap di rapat paripurna, ada klarifikasi dari Gubernur di rapat DPRD, Bagaimanapun sesama lembaga kita harus ada etika, harus saling menghargai. Kita tidak ada yang Superman bisa berjalan sendiri. negara ini dibangun juga tidak bisa berjalan sendiri," kata Doni.
"Nah, sebelum masuk kita menyampaikan pandang menurut saya pimpinan, saya berharap pimpinan bisa mengomunikasikan bahwa Pak Gubernur harus mau mengklarifikasi terhadap pernyataannya di acara Musrembang tanggal 7 Mei yang lalu," jelas Doni.
Doni berharap pimpinan rapat bisa menyampaikan bahwa Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi harus mau klarifikasi di acara Musrembang 7 Mei lalu.
"Sya tunggu DRPD tidak ada yang bersuara terhadap pernyataan itu. Kalau memang tidak butuh DRPD, ya udah tidak dibahas Raperda di DPRD," tambahnya.
Pernyataan Doni, kemudian disambut oleh interupsi Memo Hermawan, anggota DPRD Deri Fraksi PDIP lainnya.
Memo menyatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir, hubungan antara eksekutif dan legislatif di Jabar ini tidak baik-baik saja.
"Saya meminta seluruh fraksi PDIP untuk tidak ikut atau walk out termasuk Bapak Ono Surono, sebelum selesai hubungan eksekutif dan legislatif menjadi baik, silakan berdiri fraksi PDIP Perjuangan," ujar Memo.
Setelah itu, Memo bersama Doni dan anggota fraksi PDIP lainnya meninggalkan ruangan sidang, diikuti seluruh anggota Fraksi PDIP, termasuk Wakil DPRD Jabar dari Fraksi PDIP, Ono Surono.
Namun, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanggapi aksi tersebut sebagai bagian dari dinamika demokrasi.
"Walk out adalah hak setiap warga negara, termasuk anggota DPRD, dalam menyampaikan sikap politik mereka," kata pria yang akrab dipanggil Kang Dedi Mulyadi. (TribunJakarta.com/TribunJabar)
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya