Seperti diketahui, Forum Purnawirawan telah mengirim surat usulan pemakzulan pada 26 Mei 2025.

Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto menjadi penandatanganannya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menyatakan bahwa pihaknya sudah menerima surat itu.

Namun, pada paripurna ke-20 masa persidangan IV tahun sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025), tak ada pembahasan soal usulan pemakzulan Gibran.

Slamet Soebijanto menyebut aspirasi para purnawirawan telah diabaikan dan mengancam akan menduduki MPR.

"Kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi diabaikan, enggak ada langkah lagi selain ambil secara paksa. Kita duduki MPR Senayan sana. Oleh karena itu, saya minta siapkan kekuatan," kata Slamet pada forum yang sama.

Slamet kemudian menyinggung kondisi bangsa yang akan berada di ujung tanduk apabila masih dipimpin Wapres Gibran.

Dia mendesak seluruh elemen masyarakat untuk bergerak menyelamatkan negara.

"Negara kita memang berada di ujung tanduk, masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau enggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa ini," ujar Slamet.

Ia mengungkapkan kekecewaan lantaran surat-surat yang mereka layangkan ke DPR tidak mendapat tanggapan. Karena tak ada respons, ia bahkan menyebut DPR tidak sopan memperlakukan purnawirawan TNI.

"Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan, tapi mereka kelihatannya enggak sopan, enggak dijawab," ujar Slamet.

"Oleh karena itu, kita enggak perlu menunggu lagi, kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Mau enggak mau harus gitu," tambah dia.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya