Saat Prabowo Dinilai Kasih Sinyal Reshuffle untuk PDIP Masuk, Desakan Pemakzulan Gibran Melantang

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

PRABOWO DAN MEGAWATI - Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, pada Senin (7/4/2025) malam, di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Ketua Harian Gerindra sekaligus, Sufmi Dasco, menyatakan pertemuan kedua tokoh ini adalah silaturahmi Hari Raya Idul Fitri.

TRIBUNJAKARTA.COM - Presiden Prabowo Subianto memperingatkan akan meninggalkan menteri yang bekerja lambat. Hal itu dibaca pengamat politik sebagai sinyal reshuffle.

Momen peringatan Prabowo yang berdekatan dengan waktu Kongres PDIP ditafsirkan sebagai lampu hijau untuk kubu Megawati Soekarnoputri masuk istana.

Dua hari berselang, Forum Purnawirawan yang mengusulkan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka, menggelar konferensi pers.

Para mantan pasukan bersenjata itu semakin melantangkan desakannya agar DPR segera menindaklanjuti surat usulan pemakzulan.

Sinyal Reshuffle

Pengamat Politik Agung Baskoro membaca peringatan Prabowo ada hubungannya dengan potensi PDIP bergabung masuk kabinet.

Hal itu disampaikan Agung saat menganalisis pidato Prabowo pada peresmian proyek hilirisasi di Karawang, Minggu (29/6/2025).

Prabowo menyatakan akan meninggalkan menterinya yang lambat dalam bekerja.

Sebab, pembangunan ekonomi melalui hilirisasi sedang dikebut.

Agung menganalogikan kinerja pemerintah dengan dua jenis kereta dengan rute yang sama, Jakarta-Bandung, yakni Whoosh dan Argo Parahyangan.

"Kan Presiden Prabowo ini hidup di era kereta cepat Whoosh Jakarta-Bandung, sementara menteri-menterinya masih pakai Argo Parahyangan."

"Kalau Whoosh itu kan kecepatannya 350 kilometer per jam, Argo itu maksimal 120. jadi ada gap kecepatan yang tadi disampaikan Pak Presiden, sangat jauh."

"Jadi saya melihat sinyal kuat reshuffle akan segera dilakukan kalau para Menteri ini tidak sadar-sadar," kata Agung di program Sapa Indonesia Malam, Kompas TV, Senin (30/6/2025).

Agung membaca alarm reshuffle ditujukan kepada kementerian di bidang ekonomi.

Sebab, konteks pidato Prabowo adalah peresmian proyek hilirisasi.

"Saya kira approval yang baik dari Presiden Prabowo hari ini itu ditopang oleh kinerja tim ekonomi."

"Dan Ketika kemarin konteksnya adalah pidato di saat peresmian proyek hilirisasi di Karawang, saya melihat kan Menteri ESDM itu di Bawah Menteri Perekonomian. jadi bidang ekonomi ini disorot betul."

"Sehingga memang alarm kuat ini ditunjukkan untuk tim ekonominya," jelasnya.

Agung juga melihat sejumlah indikator ekonomi yang mengalami pelemahan menjadi evaluasi Prabowo.

"Pos Kementerian Perekonomian itu paling kuat ya. Karena memang paling disorot."

"Karena saat ini kita tahu ada ancaman PHK massal, kemudian ada daya saing kita lemah, daya beli kita turun, harga sembako juga belum terlalu stabil," paparnya.

Terlebih, menurut Agung, tingginya tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo karena dianggap berhasil dalam hal ekonomi.

Hal itu juga merupakan modal politik Prabowo yang sudah dideklarasikana akan maju pada Pilpres 2029 untuk periode keduanya.

"Pos Kementerian Perekonomian itu paling kuat ya. Karena memang paling disorot. Karena saat ini kita tahu ada ancaman PHK massal, kemudian ada daya saing kita lemah, daya beli kita turun, harga sembako juga belum terlalu stabil."

"Kalau menteri-menteri ekonomi gak perform, gak maksimal, ini bahaya bagi presiden," jelasnya.

Agung pun memperkirakan, menteri bidang ekonomi yang berpotensi dicopot, akan digantikan sosok dari PDIP.

Beberapa waktu terakhir, Prabowo sudah bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Setelahnya, Ketua Harian Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad pun turut menemui Megawati, menjadi komunikator Prabowo, seperti melanjurkan pertemuan sebelumnya.

Ajang Kongres PDIP pun bisa menjadi momentum partai Bung Karno itu menyepakati arah politik untuk bergabung dengan pemerintahan Presiden Prabowo.

"Tinggal menunggu momen saja reshuffle itu, apa lagi sebentar lagi, misalkan ada Kongres PDIP, yang memang punya arahan muatan kuat ada tendensi merapatnya teman-teman PDIP sehingga membuka ruang. Momen itu menjadi lebih terbuka," jelasnya.

Mengutip Kompas.com, Presiden Prabowo memuji sekaligus memperingatkan para menterinya untuk bisa bekerja cepat dan baik.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan groundbreaking pabrik baterai EV CATL atau Ekosistem Industri Baterai Listrik Terintegrasi Konsorsium ANTAM-IBC-CBL di Kawasan Artha Industrial Hills (AIH) di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Minggu (29/6/2025).

"Saya terima kasih, tim saya, kabinet saya, semuanya kerja dengan baik. Kerja dengan cepat. Yang tidak bisa ikut cepat, kita tinggalkan di pinggir jalan saja," ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan, hilirisasi akan terus berjalan di bawah kepemimpinannya.

Apalagi, kata dia, rakyat menuntut pemerintah bergerak cepat dan memberikan kemajuan yang cepat pula.

“Hitungan saya tidak lama, lima tahun paling lambat enam tahun, tujuh, kita bisa swasembada energi,” imbuhnya.

Desakan Pemakzulan Menguat

Setelahnya, Forum Purnawirawan TNI ngegas usai surat usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka tak cepat direspons DPR.

Para pensiunan prajurit TNI itu telah mengirim surat usulan pemakzulan pada 26 Mei 2025.

Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto menjadi penandatanganannya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menyatakan bahwa pihaknya sudah menerima surat itu.

Namun, pada paripurna ke-20 masa persidangan IV tahun sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025), tak ada pembahasan soal usulan pemakzulan Gibran.

Slamet Soebijanto menyebut aspirasi para purnawirawan telah diabaikan dan mengancam akan menduduki MPR.

"Kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi diabaikan, enggak ada langkah lagi selain ambil secara paksa. Kita duduki MPR Senayan sana. Oleh karena itu, saya minta siapkan kekuatan," kata Slamet, dalam konferensi pers bersama forum purnawirawan TNI di kawasan Kemang, Jakarta, Rabu (2/7/2025), dikutip dari Kompas.com.

Slamet kemudian menyinggung kondisi bangsa yang akan berada di ujung tanduk apabila masih dipimpin oleh Wapres Gibran.

Dia mendesak seluruh elemen masyarakat untuk bergerak menyelamatkan negara.

"Negara kita memang berada di ujung tanduk, masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau enggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa ini," ujar Slamet.

Ia mengungkapkan kekecewaan lantaran surat-surat yang mereka layangkan ke DPR tidak mendapat tanggapan. Karena tak ada respons, ia bahkan menyebut DPR tidak sopan memperlakukan purnawirawan TNI.

"Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan, tapi mereka kelihatannya enggak sopan, enggak dijawab," ujar Slamet.

"Oleh karena itu, kita enggak perlu menunggu lagi, kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Mau enggak mau harus gitu," tambah dia.

Eks Wakil Gubernur Lemhannas itu menekankan pentingnya persatuan antara purnawirawan prajurit TNI dan masyarakat umum.

Ia menyerukan kepada hadirin untuk berjuang bersama demi bangsa. Seruan tersebut disambut dengan antusias oleh peserta yang menyatakan kesiapan mereka untuk berjuang.

Acara kemudian dilanjutkan dengan Ikrar Kebangsaan yang dibacakan bersama-sama.

Ikrar tersebut mengulang kembali lima sila dalam Pancasila, menandakan komitmen terhadap nilai-nilai dasar negara.

Adapun forum purnawirawan TNI yang hadir dalam konferensi pers ini antara lain, mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, eks Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, dan mantan Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Mayjen (Purn) Soenarko.

Pada forum yang sama, Eks Wakil Panglima TNI, Jenderal (Purn) Fachrul Razi, menegaskan, pemakzulan Gibran merupakan langkah mendesak demi keberlangsungan bangsa.

Ia khawatir dengan potensi kepemimpinan Gibran jika Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap. "Enggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena (kalau) lama terlambat akan enggak ada gunanya lagi," kata Fachrul Razi.

Fachrul Razi menegaskan, syarat pemakzulan Gibran telah terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 7A. Menurut dia, Gibran tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden.

"Bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar 45," jelas mantan Menteri Agama (Menag) itu.

Fachrul Razi berharap DPR tidak menunda-nunda proses penyelidikan. Ia khawatir akan dampak negatif terhadap citra Indonesia di mata internasional jika situasi ini terus berlarut-larut.

"Kasihan bangsa ini, apa jadinya bangsa ini. Nanti jadi bahan ketawaan negara lain kita ini. Dipimpin oleh tamatan SMP, yang enggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia enggak pernah baca-baca, enggak ada budaya baca di rumah kami, kata beliau kan ya. Mungkin budayanya budaya main game," pungkas Fachrul.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

Berita Terkini