Laporan wartawan TribunJakarta.com Yusuf Bachtiar 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA PUSAT - Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Agustina Hermanto memastikan, pihaknya akan kawal APBD Perubahan 2025 untuk peningkatan penerima manfaat program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. 

Wanita yang akrab disapa Tina Toon itu mengatakan, DPRD dan Gubernur DKI Jakarta telah sepakat untuk meningkatkan jumlah penerima KJP Plus. 

"KJP plus besok akan dibahas bersama dinas pendidikan. Kemarin kita sudah setuju dari DPRD terus Gubernur bahwa KJP akan ditambah untuk penerimanya menjadi 700 ribu sekian," kata Tina, Senin (7/7/2025). 

Peningkatan penerima manfaat program KJP Plus diharapkan dapat berjalan tahun ini, agar masyarakat yang membutuhkan bisa cepat terlayani.

"Akan kita pastikan saat rapat dengan dinas pendidikan anggaranya ada di APBD perubahan ini," tegasnya.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, meminta seluruh anggota dewan dan jajaran eksekutif untuk mempercepat pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Permintaan itu disampaikan langsung saat dirinya memantau jalannya rapat kerja seluruh komisi DPRD DKI Jakarta yang berlangsung di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (7/7/2025).

“Saya keliling semua komisi untuk memastikan rapat berjalan baik, sekaligus menyampaikan pesan agar pembahasan APBD Perubahan ini dipercepat. Kita mulai awal Juli supaya Gubernur punya waktu cukup untuk realisasikan janji kampanyenya,” kata Khoirudin.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan pentingnya percepatan pembahasan agar hasilnya bisa segera dirasakan masyarakat, terutama di bidang pelayanan publik.

“Kalau pembahasan molor, dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Kita ingin APBD ini benar-benar menyentuh dan bermanfaat bagi warga Jakarta,” katanya.

Khoirudin juga menyampaikan bahwa dalam APBD Perubahan 2025, terdapat peningkatan alokasi anggaran untuk berbagai program strategis, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta sektor kesehatan, pendidikan, hingga transportasi publik.

“Semua ini bagian dari komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas layanan dasar bagi warga, baik di dalam kota maupun ke luar masuk Jakarta,” imbuhnya.