Apalagi, Gubernur Pramono sudah menegaskan komitmennya untuk melanjutkan kembali program normalisasi Sungai Ciliwung.

Anggaran besar pun akan disiapkan Pemprov DKI Jakarta untuk membebaskan lahan-lahan di bantaran kali untuk menunjang program normalisasi.

“Anggaran itu betul-betul mengarah kepada penanganan banjir, misalnya di Kali Ciliwung yang sekarang sedang normalisasi. Itu kan belum selesai, masih ada 11 kilometer lagi belum selesai,” tuturnya.

“Dan itu belum dibayarkan ganti untung tanahnya dan anggarannya sudah dialokasikan untuk diberikan kepada masyarakat yang tanahnya terkena proyek normalisasi Ciliwung. Itu semua untuk memastikan banjir semakin terkenadali,” sambungnya.

Beberapa program terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat pun jadi prioritas APBD 2026 mendatang, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.

Di sektor pendidikan, DPRD DKI Jakarta akan memaksimalkan penggunaan anggaran untuk piloting program sekolah swasta gratis dan pemberian bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

“Nanti kami evaluasi apabila di masyarakat memang ada anak yang tidak mendapatkan manfaat KJP atau bahkan ada yang menyalahgunakannya, nanti kami akan evaluasi,” kata Khoirudin.

Sedangkan di sektor kesehatan, Pemprov DKI Jakarta juga berencana membangun sejumlah puskesmas dan rumah sakit baru.

Hal ini dilakukan guna memastikan seluruh warga Jakarta bisa mendapatkan akses yang mudah terhadap layanan kesehatan.

“Bahkan di Jakarta ada rumah sakit baru bertaraf internasional yang akan kami bangun. Ini semua dipersemabahkan buat warga Jakarta,” tuturnya.

Lewat kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta dan DPRD ini diharapkan seluruh program yang dicanangkan Gubernur Pramono Anung dapat terlaksana dengan baik.

“Insyaallah jargon Jakarta sebagai kota global yang berbudaya bisa kita capai bersama,” tuturnya.

Sebagai informasi tambahan, Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta sebelumnya mengkritisi kenaikan rancangan plafon APBD 2025 menjadi Rp95,3 triliun.

Anggota Fraksi PAN Bambang Kusumanto mengatakan, pihaknya mengikuti perkembangan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD DKI Jakarta Tahun 2026. 

"Saya cukup aktif mengamati perkembangan anggaran kita di Banggar (Badan Anggaran), saya melihat ada sesuatu yang menurut saya sangat memprihatinkan," kata Bambang, Rabu (13/8/2025).